SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menggelar nikah massal yang diikuti 100 pasangan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Program ini menjadi bagian dari layanan negara untuk membantu warga yang ingin menikah namun terkendala biaya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan, nikah massal merupakan bukti nyata hadirnya negara. “Banyak sekali orang yang mau melangsungkan perkawinan tapi terhambat biaya. Ini gratis semuanya, tidak ada biaya penghulu, bahkan maharnya pun ditanggung pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers.
Fasilitas Lengkap untuk Pasangan
Selain biaya akad nikah yang ditanggung penuh, peserta nikah massal juga mendapat fasilitas tambahan. Kemenag menyediakan penginapan gratis di hotel pada malam pernikahan serta bantuan modal usaha sebesar Rp2 juta per keluarga.
Menurut Nasaruddin, langkah ini sekaligus mendorong budaya hemat. “Kalau orang menikah normal paling sedikit mengeluarkan Rp100 juta. Kalau itu dikonversi ke modal usaha, hasilnya bisa jauh lebih produktif untuk keluarga. Harapannya, pasangan ini dapat melahirkan anak-anak yang sholeh dengan pendidikan terprogram,” jelasnya.
Digelar di Luar Negeri
Program nikah massal Kemenag juga merambah komunitas diaspora. Bulan lalu, acara serupa diadakan di Taiwan dengan 87 pasangan. Ke depan, kegiatan ini akan dilaksanakan di Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, dan negara lain dengan jumlah warga Indonesia yang besar.
“Program ini tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga terbuka bagi pemeluk agama lain. Kemenag melalui direktorat jenderal bisa memfasilitasi pernikahan umat Protestan, Hindu, Buddha, hingga Konghucu yang terkendala biaya maupun administrasi,” tegas Nasaruddin.
Legalitas Pernikahan
Menag menilai, legalitas pernikahan penting agar warga bisa memperoleh dokumen kependudukan resmi. “Jadi ini sangat membantu. Ini peristiwa hukum, peristiwa adatnya ada, dan peristiwa syariahnya juga ada,” katanya.
Sebelumnya, pada dua bulan lalu Kemenag juga menggelar nikah massal dengan jumlah peserta serupa. Program ini akan terus digalakkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran negara dalam melindungi keluarga Indonesia.
