SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat hingga saat ini belum merampungkan perhitungan total kerugian akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah. Sejumlah fasilitas umum dan bangunan pemerintahan dilaporkan rusak berat.
“Masalah kerugian karena dampak aksi anarkis, kita belum menghitung secara nasional, belum. Sedang dalam proses penghitungan,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Proses Hitung Kerugian dan Pemulihan Daerah
Menurut Tito, penghitungan kerugian tengah dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan langkah penanganan, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dukungan dari pemerintah pusat.
“Dari kepala daerah kita minta untuk terus menggerakkan ekonomi. Kerusakan yang sudah ada diperbaiki. Kalau skalanya kecil bisa ditangani pemerintah daerah dengan anggaran daerah,” jelas Tito.
Mendagri menekankan bahwa pemulihan pascakericuhan tidak boleh menghambat laju ekonomi daerah. Jika APBD tidak mencukupi, opsi hibah antar daerah maupun bantuan pemerintah pusat akan menjadi solusi.
“Nanti akan kita lihat, mana daerah yang bisa menyelesaikan sendiri, mana yang perlu dibantu provinsi, atau yang harus mendapat dukungan pusat,” tambahnya.
Tanggapi Tuntutan Demonstran
Selain infrastruktur, Tito juga menyinggung soal tuntutan demonstran. Menurutnya, pemerintah akan memilah tuntutan yang sesuai aturan, yang harus dikomunikasikan dengan DPR, maupun yang menjadi kewenangan instansi lain.
“Semua akan dikomunikasikan internal pemerintah. Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan, dan mana yang menjadi kewenangan DPR atau instansi lain,” ujarnya.
Kerugian Ditaksir Puluhan hingga Ratusan Miliar
Meskipun belum ada total resmi, Tito menyebut kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan dampak terparah.
Sebanyak 22 halte TransJakarta dan MRT mengalami kerusakan, dengan estimasi kerugian meliputi Rp 3,3 miliar untuk MRT, Rp 41,6 miliar untuk TransJakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk fasilitas CCTV.
Sementara di Makassar, Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar massa. Tragedi ini menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya. Kerusakan juga terjadi di sejumlah gedung DPRD daerah lain.
Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi prioritas, sembari tetap membuka ruang komunikasi atas aspirasi masyarakat.
