SOALINDONESIA–JAKARTA Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa isu dugaan campur tangan Pertamina dalam menghambat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta tidak benar.
Isu tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, Kamis (11/9). Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Mufti Anam, sebelumnya menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta dan mempertanyakan dugaan bahwa Pertamina memanfaatkan peran Kementerian ESDM untuk menekan pihak swasta.
“Katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina, karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM, lebih memilih BBM swasta daripada SPBU Pertamina. Nah, pertanyaan kami, itu betul tidak, Pak?” tanya Mufti.
Menanggapi hal tersebut, Simon dengan tegas membantah tudingan itu.
“Saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar. Jadi itu tidak ada sama sekali seperti yang disampaikan,” ujarnya.
Pertamina Ikut Aturan BPH Migas
Simon menjelaskan bahwa Pertamina hanya menyalurkan energi sesuai kuota dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta kebijakan dari Kementerian ESDM.
Ia juga mengakui bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi di beberapa daerah menjadi bahan introspeksi besar bagi perusahaan.
“Tentunya, beberapa kejadian yang telah terjadi di lapangan ini menjadi introspeksi yang sangat besar bagi kita. Dan tentunya, kita tidak tinggal diam,” jelasnya.
Perkuat Manajemen Risiko
Lebih lanjut, Simon menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan perbaikan tata kelola dengan memperkuat manajemen risiko di seluruh subholding. Saat ini, terdapat sekitar 14 risk register yang terus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis.
“Dengan demikian, kami akan terus bekerja keras. Kami akan terus berusaha supaya menghasilkan produk-produk yang bisa membanggakan masyarakat,” tegasnya.
Pertamina, tambah Simon, berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
