SOALINDONESIA–JAKARTA Ustaz kondang Khalid Zeed Abdullah Basalamah alias Khalid Basalamah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pengembalian uang tersebut, meski belum bisa memastikan jumlahnya.
“Ada pengembalian uang benar, namun jumlahnya nanti kami akan update ya berapa,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025) malam.
Menurut Budi, uang yang diserahkan Khalid masuk dalam kategori barang sitaan. “Iya kepada KPK (dikembalikannya), kan penyitaan itu masuknya,” jelasnya.
Terkait teknis, ia menyebut pengembalian dilakukan melalui transfer ke rekening penampungan KPK. “Ada yang memang ditampung secara cash, kalau itu belum disetor. Jadi ada beberapa wadah untuk penampungan barang sitaan,” terangnya.
Pengakuan Khalid Basalamah
Kabar pengembalian uang oleh Khalid sebelumnya mencuat lewat kanal YouTube Kasisolusi pada 13 September 2025. Dalam keterangannya, Khalid yang juga Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), menceritakan kronologi keterlibatannya dalam kasus kuota haji.
Ia menuturkan, semula 122 jemaah Uhud Tour yang dibawanya telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi. Namun, pihaknya kemudian ditawari visa haji khusus oleh Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, yang disebut berasal dari tambahan kuota resmi 20.000 jemaah dari Arab Saudi.
Khalid mengaku awalnya ragu, tetapi tertarik setelah ditawarkan maktab VIP yang dekat dengan area jamarat. “Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” ucapnya.
Namun, dari 122 jemaah, sebanyak 37 belum diurus visanya dan diminta membayar tambahan USD 1.000 per orang. Khalid mengaku keberatan, tetapi Ibnu Mas’ud menekan agar biaya itu dibayar dengan alasan sebagai jasa.
“Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum minta jasa? Dia marah-marah, bilang saya ini ustaz, masa enggak paham. Kalau tidak dibayar, visa jemaah tidak diurus,” kata Khalid menirukan.
Uang Dikembalikan ke KPK
Setelah haji selesai, Khalid menyebut uang USD 4.500 per jemaah dikembalikan oleh Ibnu Mas’ud. Namun kemudian KPK meminta uang tersebut diserahkan sebagai bagian dari penyidikan kasus.
“Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” jelas Khalid.
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 masih terus didalami KPK. Lembaga antirasuah sebelumnya menyebut kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
