SOALINDONESIA–JAKARTA Kasus pelajar keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Sejumlah pihak kini mendorong pemerintah untuk menghentikan sementara program tersebut sambil melakukan evaluasi menyeluruh. Ketua DPR Puan Maharani pun menyatakan sepakat dengan usulan itu.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, supaya pelaksanaannya di lapangan bisa lebih baik dan jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Puan mengakui, evaluasi program MBG tidak mudah dilakukan. Namun, menurutnya, pemerintah dan penyelenggara terkait wajib melakukan evaluasi total agar insiden serupa tidak terulang.
“Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” tegasnya.
KPAI Minta Program Disetop
Sehari sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG. Wakil Ketua KPAI Jasra Pustra menilai, peningkatan kasus keracunan tidak bisa lagi ditolerir, terlebih sebagian korban adalah anak-anak usia dini.
“KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat. Satu kasus anak yang mengalami keracunan saja bagi KPAI sudah cukup banyak,” kata Jasra dalam keterangan pers, Minggu (21/9/2025).
Jasra menekankan, penghentian sementara perlu dilakukan sampai instrumen panduan dan pengawasan yang dibuat Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar dijalankan secara ketat.
“Keracunan makanan pada anak-anak dalam program MBG seperti sudah tidak bisa ditolerir. Apalagi pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Menyeluru
KPAI menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari standar kebersihan dapur penyedia, pengelolaan gizi, hingga distribusi makanan. Pengawasan disebut menjadi kunci agar program MBG tidak justru membahayakan generasi muda.
Saat ini, desakan penghentian sementara MBG kian menguat, baik dari parlemen maupun lembaga perlindungan anak. Pemerintah pun dituntut untuk segera mengambil langkah cepat guna memastikan program makan bergizi tidak lagi berisiko bagi kesehatan pelajar.
