SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Sejumlah biro perjalanan haji diperiksa pada Selasa (23/9) untuk mengungkap modus-modus penyimpangan, termasuk kemungkinan jual beli kuota, penyalahgunaan izin, hingga dugaan aliran dana kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik menyoroti perbedaan jumlah kuota haji khusus yang diterima masing-masing biro perjalanan. Hal itu menjadi pintu masuk untuk menelusuri indikasi praktik tidak wajar dalam distribusi kuota.
“Ada yang relatif banyak, dan ada yang relatif sedikit. Nah, soal itu didalami semuanya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
KPK Cecar Mekanisme Perolehan Kuota Haji Khusus
Selain memeriksa distribusi kuota, KPK juga menggali informasi seputar mekanisme biro perjalanan haji mendapatkan kuota khusus, termasuk kemungkinan praktik suap atau gratifikasi kepada pejabat Kemenag agar bisa memperoleh porsi lebih besar.
“Bagaimana proses mendapatkan kuota itu? Apakah ada dugaan aliran dana dari para biro perjalanan ibadah haji kepada pihak-pihak atau oknum di Kemenag? Itu juga kami dalami,” tegas Budi.
KPK menaruh perhatian khusus terhadap praktik yang melibatkan biro perjalanan tidak resmi atau yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Diduga, biro-biro semacam ini “membeli” kuota dari PIHK yang resmi untuk bisa memberangkatkan jamaah.
“Ada biro perjalanan haji mendapatkan kuota dari biro lain karena belum punya izin. Kami juga menelusuri kemungkinan kuota ini diperjualbelikan,” ungkapnya.
Jemaah Bisa Langsung Berangkat, Tanpa Antre
KPK juga menemukan indikasi bahwa sejumlah jamaah haji khusus bisa langsung berangkat tanpa perlu antre, atau dalam istilah KPK disebut sebagai jamaah T0.
“Itu juga kami dalami kaitannya, bagaimana bisa para calon jemaah yang baru ini tanpa perlu mengantre bisa langsung berangkat haji,” jelas Budi.
Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun Lebih
Kasus ini pertama kali diungkap ke publik pada 9 Agustus 2025, setelah KPK memanggil dan meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam tahap penyelidikan. Beberapa hari kemudian, KPK mengumumkan bahwa dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun, dan mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri—termasuk Yaqut.
KPK juga menyatakan tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung secara resmi potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
Pelanggaran Aturan dalam Pembagian Kuota Tambahan
Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024, termasuk dalam pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi.
DPR menilai pembagian 50:50 antara kuota haji reguler dan haji khusus melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sesuai aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, sementara 92 persen diperuntukkan bagi jemaah reguler.
Langkah Lanjut KPK
KPK menyatakan akan terus memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pejabat Kemenag, biro perjalanan haji, serta pihak yang diduga menerima keuntungan dari praktik jual beli kuota.
“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan. Haji adalah ibadah suci, dan tidak boleh dicemari oleh praktik korupsi,” pungkas Budi.
Kasus korupsi kuota haji ini menjadi sorotan luas publik, mengingat menyangkut hak dan harapan jutaan umat Islam untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima secara adil dan transparan.
