SOALINDONESIA–JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menggunakan air mineral galon untuk memasak makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah dalam dua bulan terakhir.
Instruksi tersebut disampaikan Dadan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi. Terutama untuk memasak, kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon,” kata Dadan dalam rapat tersebut.
Presiden Prabowo Instruksikan Dapur MBG Dilengkapi Alat Sterilisasi
Tak hanya soal air bersih, BGN juga menaruh perhatian besar pada standar sanitasi alat makan di dapur-dapur MBG. Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar seluruh SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, demi menjamin kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan.
“Beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam satu menit. Ini sudah bisa melakukan sterilisasi alat makan,” ungkap Dadan.
Dorong Sertifikasi SLHS dan HACCP Demi Standar Global
BGN juga telah menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi secara menyeluruh, salah satunya dengan mewajibkan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
“Kami sudah membuat Peraturan Keputusan Kepala Badan terkait dengan persiapan sertifikasi laik higiene dan sanitasi,” jelas Dadan.
Tak berhenti di situ, BGN juga tengah mengupayakan penerapan sistem keamanan pangan berbasis standar internasional melalui skema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
“Kami tidak hanya berkaitan dengan sanitasi, kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP,” tegasnya.
SPPG Dianggap Jadi Biang Keracunan, SOP Banyak Dilanggar
Menanggapi pertanyaan Komisi IX soal penyebab keracunan, Dadan mengungkapkan bahwa mayoritas kasus disebabkan oleh kelalaian di tingkat SPPG, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan.
“Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ujarnya.
Ia menyebut, ada dapur yang membeli bahan baku pada H-4, padahal seharusnya dilakukan pada H-2. Selain itu, proses pengiriman makanan juga kerap melewati batas waktu maksimal 4 jam, yang menjadi standar keamanan pangan MBG.
“Ada proses masak sampai pengiriman yang dilakukan lebih dari 6 jam. Ini sangat rentan,” jelasnya.
BGN Tutup Sementara Dapur MBG yang Langgar SOP
Sebagai langkah tegas, Dadan menyatakan bahwa BGN telah menutup sementara sejumlah SPPG yang terbukti melanggar SOP dan menimbulkan insiden keracunan.
“Kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” tegasnya.
Penutupan ini, kata Dadan, bersifat sementara namun tidak dibatasi waktu, tergantung pada kecepatan SPPG melakukan evaluasi dan perbaikan, serta hasil investigasi menyeluruh yang tengah berlangsung.
“Penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” pungkasnya.
Latar Belakang: Program Strategis Presiden Prabowo di Tengah Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan awal 2025, program ini telah menyajikan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan, menurut data terbaru BGN.
Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi tantangan serius, terutama di sektor higiene dan sanitasi dapur penyedia, yang berdampak langsung pada kesehatan anak-anak. Evaluasi dan pengawasan ketat terhadap SPPG kini menjadi fokus utama pemerintah.
