SOALINDONESIA–JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya jemput paksa terhadap tersangka Rudy Ong Chandra (ROC) terkait perkara dugaan suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur periode 2013–2018.
ROC, yang berstatus sebagai pihak swasta dalam perkara ini, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8) sekitar pukul 21.37 WIB. Ia langsung digiring masuk ke dalam gedung oleh petugas KPK dengan pengawalan ketat.
Kasus ini menyeret nama mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI). Selain AFI dan ROC, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial DDWT.
Latar Belakang Kasus
KPK sebelumnya, pada 19 September 2024, mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan suap terkait penerbitan IUP di Kalimantan Timur. Dugaan praktik korupsi itu diduga terjadi dalam rentang 2013 hingga 2018, saat AFI masih menjabat sebagai gubernur.
Dari hasil penyelidikan, KPK menduga adanya aliran suap dalam proses penerbitan izin tambang. Uang suap diduga mengalir untuk memuluskan izin pertambangan kepada sejumlah perusahaan di wilayah Kaltim.
Fokus Penindakan KPK
Penjemputan paksa terhadap ROC disebut sebagai langkah tegas KPK untuk mempercepat proses hukum kasus ini. Lembaga antirasuah itu menegaskan, penanganan perkara suap izin tambang di Kaltim menjadi salah satu prioritas mengingat besarnya dampak terhadap lingkungan dan kerugian negara.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan lebih detail terkait proses pemeriksaan ROC. Namun, lembaga tersebut memastikan akan mengumumkan perkembangan penyidikan dalam waktu dekat.
