SOALINDONESIA–BOGOR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan rapid test terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan usai kegiatan konsolidasi regional BGN yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, pada Senin (13/10).
“Rapid test akan segera kami laksanakan. Kami sudah edarkan nomor-nomor vendor yang bisa menjual rapid test,” ujar Dadan dalam keterangannya kepada media.
Menurut Dadan, langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan, sekaligus menjamin keamanan serta kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Ia menjelaskan bahwa uji coba rapid test telah dilakukan di 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tahap awal evaluasi.
“Minggu ini ada pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi secara serempak. Kami akan memesan kepada vendor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa BGN telah menyiapkan 10 hingga 15 vendor yang siap menyediakan kebutuhan rapid test di seluruh SPPG di Indonesia. “Masing-masing SPPG akan diberikan rapid test tersebut,” sambungnya.
Dadan juga mengungkapkan bahwa kebijakan pelaksanaan rapid test ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk pengawasan menyeluruh terhadap efektivitas program unggulan di bidang pangan dan gizi nasional tersebut.
Selain rapid test, BGN juga menyiapkan langkah pendampingan lapangan dengan melibatkan tenaga profesional. Sebanyak 5.000 juru masak dari International Chef Association akan diterjunkan untuk mendampingi SPPG di berbagai daerah.
“Para juru masak profesional ini akan mendampingi selama lima hari penuh, menyiapkan hasil masakan, dan mengirimkannya untuk dikontrol oleh ahli masak profesional dan terlatih,” pungkas Dadan.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah, guna mendukung percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
