SOALINDONESIA–FLORESTIMUR Penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Flores Timur memasuki babak baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Flores Timur melakukan penggeledahan di kantor dinas tersebut pada Jumat, 14 November 2025, sebagai bagian dari upaya mengungkap penyimpangan anggaran tahun 2023–2025.
Kasi Pidsus Kejari Flotim, Samuel Tamba, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik manipulasi laporan keuangan.
“Penggeledahan ini merupakan langkah krusial dalam penyidikan. Kami menemukan adanya indikasi penggunaan nota-nota belanja fiktif untuk menutupi penyalahgunaan anggaran,” jelas Samuel.
Ia menyebutkan, dugaan utama penyidik mengarah pada modus penggunaan nota kosong dari berbagai toko di Larantuka, Kupang, hingga Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan.
Bukti Diduga Disembunyikan, Penyidik Temukan Nota Kosong hingga Catatan Penggunaan Dana
Dalam proses penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah bukti yang sebelumnya diyakini sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu. Tim kemudian menyita dokumen yang dianggap penting untuk mengungkap aliran dana serta aktor yang bertanggung jawab.
Barang bukti tersebut meliputi:
Nota-nota kosong dari berbagai toko
Dokumen pengelolaan anggaran BKPSDMD
Catatan penggunaan dana yang diduga hasil penyalahgunaan
Uang tunai Rp30 juta
Total barang bukti yang diamankan mencapai 1.297 item.
“Seluruh barang bukti kini telah kami amankan untuk menunjang pembuktian di tahap selanjutnya. Ini menjadi dasar penting untuk mengurai pola penyimpangan anggaran yang terjadi,” ujarnya.
Penyidikan Lanjut, Kejari Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum
Kejari Flores Timur menegaskan bahwa langkah penyitaan dan penggeledahan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang transparan dan berintegritas.
Samuel menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan penyidikan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
“Tindakan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan pihak yang bermain-main dengan keuangan negara dapat diproses secara hukum,” tegasnya.
