SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa badan usaha swasta tetap akan mendapatkan kuota impor BBM untuk tahun 2026. Pemerintah juga membuka peluang untuk menambah kuota jika diperlukan, sebagai upaya menjaga ketersediaan BBM di pasar.
“Terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku usaha swasta harus berjalan bersama dalam mengamankan pasokan energi nasional.
“Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan mengatur pemerintah. Kita sama-sama membutuhkan,” tambahnya.
Kuota Impor BBM Tahun Ini
Sejak 2025, kuota impor BBM bagi badan usaha swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo, tercatat 10 persen lebih tinggi dibanding alokasi 2024. Meski begitu, pada pertengahan Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta mulai menghadapi kehabisan stok BBM, khususnya bensin.
Bahlil menekankan bahwa skema tambahan kuota untuk 2026 masih dapat dipertimbangkan:
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit bagaimana-bagaimana, kita pikirkan lah ya,” ujarnya.
Perubahan Skema Kerja Sama Pertamina
Untuk mempercepat distribusi BBM dan mengatasi keterlambatan pasokan di SPBU swasta, PT Pertamina (Persero) mengubah pola kerja sama dengan badan usaha hilir migas non-pemerintah.
Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, sistem baru tidak lagi menggunakan lelang kolektif. Sebelumnya, semua BU harus menyiapkan calon importir dan sumber pasokan secara bersamaan, yang kerap menimbulkan hambatan teknis dan memperlambat distribusi.
“Sekarang masing-masing badan usaha nanti berkomitmen langsung dengan Pertamina. Enggak dikumpul lagi seperti sebelumnya, karena hasilnya kurang efisien,” kata Laode di acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Dengan mekanisme ini, negosiasi dilakukan langsung per perusahaan, sehingga proses lebih cepat dan hasilnya lebih konkret.
“Kalau dulu digabung, kadang ada yang siap, ada yang mundur. Sekarang, masing-masing diproses sendiri,” tambahnya.
Target Ketersediaan BBM
Perubahan skema kerja sama ini diharapkan mampu memastikan stok BBM, khususnya bensin, kembali terisi penuh pada akhir Oktober 2025, sekaligus menjaga kelancaran distribusi hingga kuota impor 2026 berlaku.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan energi nasional, sekaligus memberi kepastian bisnis bagi pelaku usaha swasta yang taat aturan.
