SOALINDONESIA–JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sepanjang tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Hingga 3 Oktober 2025, realisasi distribusi beras bantuan sosial (bansos) periode Juni–Juli telah mencapai 363.959 ton, atau setara 99,57 persen dari total alokasi yang direncanakan.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, menyampaikan pencapaian tersebut dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang digelar pada Senin (6/10/2025).
“Kami sampaikan realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025. Alokasi Juni–Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 total penyaluran sebesar 363.959 ton atau 99,57 persen, dengan realisasi unggah dokumen mencapai 98 persen dari total set dokumen penyaluran,” ujar Nita.
Bantuan pangan beras merupakan bagian dari program stimulus ekonomi pemerintah yang diluncurkan pada triwulan II tahun 2025, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini juga menjadi strategi untuk menekan laju inflasi pangan yang cenderung meningkat pada paruh kedua tahun ini.
Keberhasilan penyaluran ini, menurut Bapanas, tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, Perum Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjamin distribusi bansos yang tepat sasaran dan tepat waktu.
Tindak Lanjut Dugaan Penurunan Kualitas Beras SPHP
Di tengah keberhasilan capaian tersebut, Bapanas juga tengah menangani isu dugaan penurunan kualitas beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditemukan di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara.
Temuan tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja pada 23 September 2025. Menanggapi hal ini, Bapanas bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi evaluasi kualitas beras secara daring pada 2 Oktober 2025.
“Sebagai tindak lanjut penyelesaian terhadap masalah maraknya pemberitaan di media elektronik terkait dengan turunnya kualitas beras SPHP serta temuan Ketua Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Ternate, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan rapat koordinasi evaluasi kualitas beras secara daring pada tanggal 2 Oktober 2025,” kata Nita.
Langkah ini menunjukkan komitmen Bapanas untuk menjaga kualitas bansos pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Minyak Goreng “Minyak Kita” Jadi Tambahan Bantuan
Tak hanya beras, pemerintah juga memperluas cakupan bantuan pangan dengan menambahkan minyak goreng dalam paket bansos. Melalui hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 15 September 2025, diputuskan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima tambahan dua liter minyak goreng merek “Minyak Kita” per bulan, selama Oktober hingga November 2025.
Penyaluran ini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis penerima manfaat yang valid dan terintegrasi.
“Dengan sumber data penerima manfaat merujuk pada DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tambah Nita.
Dengan hampir tercapainya target penyaluran bansos beras, serta perluasan jenis bantuan yang diberikan, pemerintah berharap dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi pangan hingga akhir tahun 2025.
