Soalindonesia–JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang memprioritaskan pembenahan tata kelola serta penyelesaian berbagai persoalan yang ditinggalkan kepengurusan sebelumnya. Ia mengingatkan agar BGN tidak terburu-buru meluncurkan kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Jumat (17/7/2026).
Menurut Irma, pengurus baru memang menghadapi tantangan dalam menjelaskan laporan keuangan tahun 2025. Namun, yang lebih penting adalah menyusun strategi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya memahami pengurus baru tidak gampang untuk menjelaskan laporan keuangan tahun 2025. Tapi yang menjadi fokus saya adalah bagaimana strategi BGN baru, pengurus baru ini, menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh pengurus lama,” ujar Irma.
Ia menilai evaluasi tata kelola tidak cukup dilakukan pada satu aspek saja. Pembenahan, katanya, harus dilakukan secara menyeluruh dan paralel, mencakup pengelolaan anggaran, administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.
Irma juga meminta jajaran BGN memastikan proses evaluasi berjalan beriringan dengan penyusunan program kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk keluhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Selain itu, politikus Partai NasDem tersebut menyoroti wacana pembangunan dapur baru di sekolah-sekolah sebagai pendukung Program MBG. Menurutnya, usulan tersebut masih sebatas arahan Presiden untuk dikaji sehingga belum perlu direalisasikan sebelum persoalan yang ada berhasil diselesaikan.
“Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh, jangan bikin masalah baru,” katanya.
Irma turut mempertanyakan sejumlah rencana pengadaan yang dipaparkan BGN dalam rapat, seperti motor listrik, tablet, hingga sepatu. Ia meminta setiap pengadaan memiliki dasar kebutuhan dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Pasti bingung, ini dipergunakan untuk apa, kenapa harus diambil keputusan seperti ini, contohnya motor listrik, kemudian tablet, kemudian sepatu dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa prioritas utama BGN saat ini adalah memperbaiki tata kelola anggaran, administrasi, dan SDM, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Irma, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut karena memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Ia berharap tata kelola MBG ke depan semakin profesional sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Kami mengawal penuh pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tapi pengelolaannya harus diubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah birokrasi,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Irma berharap koordinasi antara BGN dan Komisi IX DPR RI semakin diperkuat. Ia meminta setiap kebijakan strategis, termasuk penerbitan Peraturan Presiden, dapat segera dikomunikasikan kepada DPR agar seluruh pemangku kepentingan memiliki informasi yang sama dan mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.
