SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepulauan Riau, Muhammad Fadhil, menyatakan keberatan atas pencatutan nama wilayahnya dalam acara tasyakuran yang digelar oleh kubu Agus Suparmanto, yang mengklaim sebagai Ketua Umum PPP terpilih.
Fadhil menegaskan bahwa seluruh pengurus PPP Kepri solid berada di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono, yang terpilih secara aklamasi dalam Muktamar PPP 2025.
“Kami hari ini (28/9) pengurus DPW dan DPC se-Kepri hadir di kediaman Pak Muhamad Mardiono untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” ujar Fadhil dalam keterangan pers yang diterima media pada Senin (29/9/2025).
Tegaskan 17 Suara Kepri Mendukung Mardiono
Muhammad Fadhil mengungkapkan bahwa Kepri memiliki total 17 peserta Muktamar yang seluruhnya hadir dalam pembukaan acara dan menyatakan dukungan terhadap Mardiono. Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengklaim membawa nama Kepri dalam acara tasyakuran Agus Suparmanto bukanlah bagian dari delegasi resmi.
“Ada 17 peserta muktamar dari Kepri dan seluruhnya hadir saat ini bersama-sama dan pembukaan muktamar kemarin. Di luar itu, bukanlah kami. Mereka tidak terdaftar sebagai peserta muktamar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadhil meminta agar pihak Agus Suparmanto berhenti mencatut nama Kepri dalam klaim dukungan terhadap kepemimpinan alternatif di tubuh PPP.
“Dengan tegas saya, Ketua DPW PPP Kepri dan seluruh DPC, mengimbau agar tidak mengatasnamakan kami. Karena kami adalah yang berada di sini sesuai badan hukum dan kami lah yang terdaftar di Sipol,” tegasnya.
Kader Aceh Juga Kecewa: Nama Dicatut Tanpa Izin
Senada dengan Fadhil, kader PPP asal Aceh, Amiruddin Idris, juga menyatakan keberatan atas pencatutan nama DPW dan DPC Aceh dalam acara tasyakuran Agus Suparmanto. Ia menegaskan bahwa seluruh suara PPP Aceh—sebanyak 25 suara—berada di barisan Mardiono.
“Dalam tasyakuran itu disebutkan bahwa hadirnya DPW-DPC PPP Aceh tidaklah benar. Kami solid DPW dan seluruh DPC se-Aceh ada sebanyak 25 suara berada di bawah kepemimpinan Ketum Pak Mardiono,” jelas Amiruddin.
Ia menduga bahwa bukan hanya Aceh dan Kepri yang dicatut namanya, tetapi ada wilayah lain juga yang kemungkinan besar diklaim hadir secara sepihak oleh kubu Agus Suparmanto.
“Wilayah lain juga dicatut namanya. Padahal jelas, kami hari ini para ketua DPW dan DPC sedang berkumpul di rumah Ketum Mardiono untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau secara aklamasi semalam,” tambahnya.
Kementerian Hukum dan HAM Akan Verifikasi Kepengurusan PPP
Di tengah memanasnya isu dualisme kepemimpinan, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima dokumen resmi dari kedua kubu. Ia menegaskan bahwa Kemenkumham akan memverifikasi sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.
“Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP,” ujar Supratman saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Supratman juga menegaskan bahwa verifikasi akan dilakukan dengan cermat dan tidak tergesa-gesa.
“Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang (menyerahkan data resmi). Baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Prinsipnya, Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme,” katanya.
“Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik,” pungkasnya.
Latar Belakang: Dua Kubu Klaim Ketua Umum
Seperti diketahui, konflik internal PPP kembali mencuat setelah dua figur—Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto—sama-sama mengklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.
Mardiono dinyatakan terpilih dalam Muktamar resmi partai, sementara Agus Suparmanto menyelenggarakan tasyakuran terpisah dan menyatakan muktamarnya sah sesuai AD/ART partai.
Situasi ini menimbulkan ketegangan internal dan menunggu kepastian hukum dari Kemenkumham untuk menentukan kepengurusan yang sah.
