SOALINDONESIA–BLORA Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan sejalan dengan kearifan lokal di setiap daerah.
Menurutnya, keberhasilan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rantai penyediaannya.
“Pendekatan program MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy Wuryanto dalam kegiatan Focus Group Discussion lintas sektor membahas MBG di Blora, Senin (27/10).
MBG, Cerminan Nilai Gotong Royong dan Budaya Bangsa
Lebih lanjut, Edy menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, tetapi kelanjutan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial.
“Dalam MBG ada semangat berbagi dan menolong sesama. Program ini akan lebih diterima masyarakat jika dikaitkan dengan budaya yang mereka kenal,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Edy menyinggung nilai-nilai Sedulur Sikep, ajaran dari tokoh Blora Samin Surosentiko, yang menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan persaudaraan.
Dalam tradisi masyarakat Samin, setiap tamu yang datang selalu dijamu dengan makanan terbaik sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan.
“Semangat memberi makan kepada orang lain sudah menjadi bagian dari budaya kita jauh sebelum ada program pemerintah. Bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk kasih dan penghormatan. Nilai seperti inilah yang perlu diangkat dalam promosi MBG agar masyarakat merasa bahwa program ini lahir dari akar budaya mereka sendiri,” jelasnya.
Blora Dinilai Berpotensi Jadi Contoh Nasional
Menurut Edy, Kabupaten Blora memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan nasional pelaksanaan MBG berbasis masyarakat. Wilayah ini memiliki banyak komunitas petani dan peternak, termasuk pengikut komunitas Sedulur Sikep yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, sapi, lele, melon, dan sayuran.
“Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan baku untuk dapur-dapur SPPG tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan,” ujarnya.
Edy mengungkapkan, dari 73 dapur SPPG yang ada di Blora, potensi perputaran uangnya bisa mencapai Rp525 miliar per tahun. Apabila seluruh kebutuhan bahan baku dipasok dari petani dan peternak lokal, maka manfaat ekonomi program akan langsung dirasakan masyarakat.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok program MBG berjalan baik. Ia menekankan perlunya pemetaan potensi pertanian dan peternakan lokal agar produksi daerah mampu memenuhi kebutuhan tanpa memicu gejolak harga.
“Kalau kebutuhan MBG meningkat tanpa perencanaan matang, bisa memicu inflasi daerah. Tapi kalau dikelola dengan baik, justru akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Blora,” jelas Edy.
Menurutnya, semangat MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat dan penguat jati diri bangsa.
“MBG ini bukan hanya program Presiden, tetapi cerminan nilai-nilai luhur bangsa kita: menolong sesama dan memastikan tidak ada yang kelaparan,” tegasnya.
Blora Sebagai Ikon MBG Berbasis Budaya
Edy berharap Blora dapat menjadi ikon nasional bagi pelaksanaan MBG berbasis kearifan lokal. Ia yakin, keberhasilan di Blora bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan model serupa yang sesuai dengan budaya dan potensi masing-masing.
“Blora bisa menjadi contoh bagaimana program nasional tumbuh dari akar budaya lokal. Dengan menggabungkan semangat budaya dan ekonomi rakyat, MBG akan menjadi gerakan yang tidak hanya menyehatkan generasi, tetapi juga menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
