SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa jumlah laporan yang masuk melalui saluran WhatsApp “Lapor Pak Purbaya (LPP)” terus meningkat sejak diluncurkan.
Program aduan publik yang dibuka untuk menampung laporan dugaan penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi keuangan negara ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
“Jadi Lapor LPP pada 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya? Melambat growth-nya ya? Sudah diverifikasi sebanyak 14.025 laporan. Ada 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan 12.000 lain-lain,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
14 Ribu Laporan Sudah Diverifikasi
Purbaya menjelaskan bahwa dari total 28 ribu laporan tersebut, lebih dari 14 ribu laporan telah diverifikasi dan sebagian sedang dalam proses tindak lanjut. Ia memastikan bahwa seluruh laporan diverifikasi secara independen oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu agar penanganannya objektif dan transparan.
“Tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya. Sekarang kita cek ya, ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa Bea Cukai yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan Bea Cukai,” ujar Purbaya sembari menegaskan pentingnya verifikasi fakta di lapangan.
Menkeu menambahkan bahwa laporan masyarakat yang terbukti valid akan langsung diteruskan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satu Nomor Resmi untuk Verifikasi
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menekankan bahwa seluruh proses konfirmasi terhadap pelapor dilakukan langsung oleh tim resmi Kementerian Keuangan melalui satu nomor WhatsApp khusus, yaitu 0815-9966-662.
“Nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor harus clear, 08159966662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Kemenkeu.
“Jangan percaya kalau ada yang hubungi pakai nomor lain. Kita hanya pakai satu nomor resmi. Ini penting supaya tidak ada penyalahgunaan atau penipuan yang mengatasnamakan Lapor Pak Purbaya,” ujarnya.
Saluran Aduan sebagai Upaya Reformasi dan Transparansi
Program Lapor Pak Purbaya (LPP) merupakan inisiatif langsung dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan Kementerian Keuangan. Melalui kanal WhatsApp ini, publik dapat menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan, pelanggaran etika, atau ketidakwajaran di lingkungan instansi keuangan negara.
Sejak diluncurkan, LPP mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai sebagai bentuk transparansi dan keberanian pemerintah menghadapi kritik secara terbuka.
“Kami ingin masyarakat ikut mengawasi. Ini bentuk reformasi pelayanan publik. Tidak ada yang tabu untuk dikoreksi, asal disertai data dan niat baik,” tutur Purbaya.
Komitmen Menkeu: Tindak Tegas tapi Terukur
Purbaya menegaskan, setiap laporan yang masuk akan ditangani secara profesional. Pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas dugaan penyimpangan di lingkungan Kemenkeu, namun tetap memberikan klarifikasi objektif terhadap laporan yang tidak berdasar.
“Kami ingin menjadikan Kemenkeu sebagai institusi yang terbuka, efisien, dan bersih. Tapi juga adil. Tidak semua laporan bisa langsung disimpulkan salah. Semua harus diverifikasi,” tegasnya.
Dengan meningkatnya jumlah laporan publik, program Lapor Pak Purbaya kini menjadi salah satu kanal pengaduan paling aktif di kementerian. Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan publik terhadap aparatur negara.
