Soalindonesia–BANGKA-BELITUNG— Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Proyek ini menjadi bagian dari dukungan infrastruktur pemerintah untuk memperkuat layanan gizi, khususnya bagi anak-anak di daerah kepulauan.
Tiga dapur MBG tersebut masing-masing berada di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, serta Desa Belo Laut dan Desa Jebus di Kabupaten Bangka Barat. Seluruh fasilitas dilaporkan telah rampung 100 persen dan siap dioperasikan untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan aksesibilitas tinggi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pembangunan SPPG tidak hanya berfokus pada fasilitas dapur semata, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung yang menyeluruh.
“Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi guna memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Dirancang untuk Wilayah Kepulauan
Bangunan dapur MBG di Bangka Belitung memiliki ukuran 20 x 20 meter dan dirancang khusus menyesuaikan karakteristik wilayah pesisir. Perencanaan konstruksi memperhatikan kondisi kontur tanah, iklim, serta tantangan lingkungan agar bangunan tetap kokoh dan fungsional.
Struktur bangunan menggunakan sistem modular baja, rangka hollow, serta pasangan bata terkekang yang dinilai fleksibel sekaligus tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem.
Selain itu, fasilitas ini dirancang tahan gempa hingga parameter Sds ≤ 0,800g serta mampu menahan kecepatan angin hingga 39 meter per detik, sehingga tetap aman digunakan dalam kondisi cuaca ekstrem.
Dilengkapi Fasilitas Penunjang
Setiap SPPG juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem ventilasi, pemadam kebakaran, genset cadangan, CCTV, hingga jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
Pembangunan proyek ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya sebagai kontraktor, dengan manajemen konstruksi oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri.
Wajib Kantongi Sertifikat Higiene
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan.
Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan sertifikasi ini penting untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan makanan dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan data terbaru, jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS meningkat signifikan dari sebelumnya hanya sekitar 2 persen menjadi 41 persen, seiring bertambahnya jumlah dapur MBG yang kini mencapai sekitar 27 ribu unit di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara operasional bagi dapur MBG yang belum memenuhi standar higienitas tersebut.
Dengan rampungnya tiga SPPG di Bangka Belitung, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
