Soalindonesia–JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya penguatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual. Ia juga mendorong agar setiap pelaku kejahatan tersebut ditindak tegas karena dinilai merusak masa depan generasi bangsa.
“Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan masih adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat,” ujar Puan dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Soroti Kasus di Daerah
Puan menyoroti sejumlah kasus yang terjadi belakangan ini, termasuk dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren di Kabupaten Pati serta kasus pencabulan oleh oknum TNI di Kendari.
Menurutnya, pola relasi kuasa kerap dimanfaatkan pelaku untuk menekan korban yang berada dalam posisi lebih lemah secara sosial maupun struktural.
“Ketika korban berada dalam posisi sulit untuk mengakses bantuan atau melaporkan kejadian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang belum memberikan jaminan perlindungan secara efektif,” jelasnya.
Tekankan Penguatan Sistem Perlindungan
Puan menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Ia menilai perlu adanya pembenahan sistem perlindungan agar korban mendapatkan rasa aman dan keadilan secara menyeluruh.
Ia juga menyinggung pentingnya penerapan tegas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pemberian hukuman tambahan bagi pelaku yang memiliki pengaruh atau kekuasaan di lingkungan tempat kejadian.
“Tentunya pelaku harus mendapat sanksi tegas, apalagi dalam UU TPKS telah diatur mengenai tambahan hukuman terhadap pelaku yang merupakan tokoh berpengaruh,” tegasnya.
Dorong Perlindungan Korban
Selain penegakan hukum, Puan juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah memastikan korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis.
Ia menekankan pentingnya langkah cepat dalam menangkap tersangka yang telah ditetapkan serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.
“Selain penanganan kasus hukum yang berkeadilan, kami mendorong agar aparat dan pemerintah memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh,” pungkasnya.
Jadi Perhatian Nasional
Pernyataan Ketua DPR tersebut menambah sorotan terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan serta meningkatkan pengawasan di lingkungan yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan.
