SOALINDONESIA–JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki standar sanitasi memadai. Hal ini diduga kuat menjadi salah satu penyebab kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Dadan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (1/10/2025). Ia menjelaskan bahwa kelemahan utama terletak pada infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih dan alat sterilisasi di dapur-dapur penyedia MBG.
“Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik,” ujar Dadan di hadapan anggota dewan.
Presiden Perintahkan Seluruh SPPG Gunakan Alat Sterilisasi
Sebagai upaya perbaikan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan agar seluruh SPPG melengkapi diri dengan alat sterilisasi, termasuk untuk mencuci alat makan menggunakan air panas.
Menurut Dadan, beberapa SPPG memang sudah memiliki alat sterilisasi berbasis pemanas gas yang mampu mencapai suhu 120 derajat Celsius dalam waktu satu menit. Namun, implementasinya belum merata di seluruh wilayah.
“Alat makan seperti yang di Bandung, setelah kita cek, SPPG-nya bagus sekali. Tapi saat kita cek apakah mencucinya dengan air panas, ternyata belum disiapkan,” jelasnya.
Aturan Baru: Gunakan Air Galon dan Wajib Sertifikasi Higiene
Selain peningkatan fasilitas sterilisasi, BGN juga mewajibkan penggunaan air galon untuk memasak menu MBG, guna menjamin kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.
Tak hanya itu, Dadan juga menegaskan bahwa BGN telah menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan setiap SPPG untuk melakukan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi keamanan pangan, termasuk penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
“Kami sudah membuat Peraturan Keputusan Kepala Badan terkait dengan persiapan sertifikasi. Nanti mungkin Pak Menteri Kesehatan akan lebih rinci menjelaskan. Selain itu, kami juga ingin menerapkan HACCP agar pengawasan pangan lebih ketat,” tegas Dadan.
Kasus Keracunan MBG Terus Bertambah
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban keracunan makanan dalam program MBG telah mencapai 8.649 anak per 27 September 2025. Hal ini memicu kekhawatiran publik atas kualitas dan keamanan pelaksanaan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional dengan total anggaran mencapai Rp 50 triliun di tahun 2025, khususnya untuk operasional di Provinsi Jawa Barat.
Tugas SPPG Diperluas
SPPG memiliki peran penting dalam mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG. Dengan beban tugas yang besar, BGN berharap peningkatan standar sanitasi dan sertifikasi dapat menjadi solusi permanen untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Kami terus lakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur penyedia MBG, agar ke depan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng tujuan mulia program ini,” tutup Dadan.
