Menu

Mode Gelap

News · 10 Okt 2025 23:34 WITA

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan: Karakter Pancasila Harus Jadi Fondasi Pembangunan Nasional


 Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan: Karakter Pancasila Harus Jadi Fondasi Pembangunan Nasional Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan luasnya interaksi global, karakter bangsa Indonesia tidak boleh luntur. Ia mengingatkan pentingnya menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan dalam forum Rapat Evaluasi Nasional Himapolindo 2025 yang digelar di UPN Veteran Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Nilai-nilai Pancasila yang telah dibangun para pendiri bangsa jangan sampai hanya jadi jargon. Harus benar-benar hidup dan membumi, terutama dalam praktik pemerintahan dan pembangunan nasional,” ujar Bob Hasan di hadapan ratusan peserta yang hadir dari berbagai kampus se-Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 Jadi Jantung Pemerintahan

Bob Hasan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto di awal masa kepemimpinannya yang menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai “jantung” dalam arah kebijakan nasional. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang adil dan merata.

READ  Presiden Prabowo: Banyak Kepala Negara Terkesan dengan Sikap Indonesia terhadap Konflik Global, Termasuk Hamas-Israel

“Dalam negara kesejahteraan, ada empat pilar utama: negara sebagai wasit, negara sebagai pelayan, negara sebagai penyelenggara, dan negara sebagai pembuat peraturan. Keempat peran ini harus dijalankan secara simultan agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” jelas Bob Hasan.

Empat Pilar Peran Negara untuk Rakyat

Ia menambahkan bahwa empat pilar peran negara tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Bob Hasan juga menekankan bahwa pembangunan fisik, seperti infrastruktur, harus diimbangi dengan program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

READ  Setelah 25 Tahun Vakum, Wakil Panglima TNI Kembali Dijabat Letjen Tandyo Budi Revita

“Memang betul infrastruktur itu penting, tetapi saat ini pemerintah juga fokus pada program berbasis rakyat, seperti MBG (Modal Bangun Generasi) dan pembangunan sumber daya manusia, yang berlandaskan pada kedaulatan dan ketahanan pangan,” lanjutnya.

Peran Trias Politika dalam Demokrasi Pancasila

Dalam konteks demokrasi, Bob Hasan menyoroti pentingnya mekanisme Trias Politika yang diadopsi dalam sistem demokrasi Pancasila. Ia menyebut sistem ini memberi ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur konstitusional.

“Semuanya akan mengacu pada undang-undang. Kalau masyarakat merasa ada ketidakadilan, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itulah hak rakyat dalam demokrasi,” tegasnya.

Dukungan untuk Visi Prabowo: Indonesia Maju dan Sejahtera

Lebih jauh, Bob Hasan menyampaikan bahwa visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia menitikberatkan pada kemajuan negara tanpa meninggalkan akar hukum dan keadilan sosial. Ia menilai program-program strategis yang kini tengah dijalankan mencerminkan komitmen tersebut.

READ  Korupsi BUMD Cilacap, Andhi Siapkan Fee Rp11,5 M untuk Pejabat Pemkab

“Kita lihat bagaimana program-program saat ini mendorong keberdayaan pangan, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Semua diarahkan untuk memberi manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Pancasila sebagai Kompas Moral Bangsa

Dalam penutupnya, Bob Hasan kembali mengingatkan bahwa Pancasila adalah kompas moral yang tidak boleh hilang dari arah pembangunan nasional, bahkan di tengah gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi.

“Teknologi boleh maju, interaksi global boleh meluas, tapi jangan sampai karakter bangsa kita hilang. Pancasila harus tetap jadi roh dalam setiap kebijakan, mulai dari ekonomi hingga demokrasi,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

Kejagung Tegaskan Tak Ada Istilah “Oplosan” dalam Kasus Korupsi Minyak, Hanya “Blending” BBM

11 Oktober 2025 - 02:16 WITA

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Temui Pimpinan Muhammadiyah, Bahas Izin Usaha Pertambangan

10 Oktober 2025 - 23:59 WITA

Wapres Gibran Tanggapi Roy Suryo dan dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek-Neneknya

10 Oktober 2025 - 21:20 WITA

Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Minta Bantuan Hadirkan ke Jaksa

10 Oktober 2025 - 21:10 WITA

Teror Bom Guncang Sekolah Internasional di Jakarta dan Tangsel, Polisi Pastikan Nihil Ancaman

10 Oktober 2025 - 21:01 WITA

Inklusi Keuangan RI Tembus 92,74%, Tapi Literasi Masih Rendah: Airlangga Soroti Gap 26%

10 Oktober 2025 - 20:21 WITA

Trending di News