SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah melakukan upaya bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menurut Misbakhun, langkah tegas tersebut penting untuk memastikan seluruh aparatur pengelola keuangan negara memiliki integritas dan moralitas tinggi, terutama di tengah tantangan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.
“Yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya adalah pegawai yang bersih. Mengelola keuangan negara itu butuh pegawai yang bersih,” ujar Misbakhun kepada wartawan usai menghadiri Diskusi Kadin bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo: Harapan Deregulasi dan Masa Depan Industri Hasil Tembakau’, Selasa (21/10/2025).
Mayoritas Pegawai Kemenkeu Dinilai Berintegritas
Misbakhun menegaskan, sebagian besar pegawai Kementerian Keuangan memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap negara. Namun, ia mengakui tidak menutup kemungkinan adanya segelintir oknum yang menyimpang dari nilai-nilai integritas.
“Dari puluhan ribu orang itu, pasti ada satu-dua yang punya moral tidak baik. Kalau memang orang-orang seperti itu tidak bisa dibina, ya silakan ditindak sesuai aturan. Dan langkah Pak Purbaya itu sudah benar,” tegas politikus Golkar tersebut.
Ia menilai kebijakan bersih-bersih yang diambil Menkeu Purbaya bukan hanya bentuk penegakan disiplin internal, melainkan juga upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel.
Apresiasi untuk Layanan “Lapor Pak Purbaya”
Lebih lanjut, Misbakhun juga mengapresiasi inisiatif “Layanan Lapor Pak Purbaya”, kanal resmi yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk menampung laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran atau penyimpangan di lingkungan kementerian tersebut.
“Kita harus sambut baik karena itu adalah upaya yang baik untuk merespons masyarakat yang melapor. Nanti soal efektivitasnya akan terlihat setelah dijalankan,” katanya.
Ia berharap layanan pengaduan tersebut tidak berhenti di tataran formalitas, tetapi benar-benar dijalankan secara transparan dan ditindaklanjuti oleh tim khusus.
“Harus ada mekanisme tindak lanjut yang jelas dan responsif. Jangan hanya jadi kanal seremonial, tapi harus menghasilkan tindakan nyata,” tambah Misbakhun.
Langkah Progresif Menkeu Purbaya
Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang tengah menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan tegas. Selain memperketat pengawasan internal, ia juga aktif membangun kepercayaan dengan pelaku pasar dan investor.
Pada Senin malam (20/10/2025), Purbaya menggelar pertemuan dengan 12 manajer investasi global di Gedung Kemenkeu, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia tetap konsisten dan berkelanjutan meski menghadapi tekanan ekonomi global.
“Fund manager ingin tahu apakah fiskal kita berkesinambungan atau tidak. Saya yakinkan, meskipun saya terlihat seperti ‘koboi’, semua langkah saya hitung dengan matang agar fiskal tetap terjaga,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).
Tiga Pilar Percepatan Ekonomi Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya juga memaparkan strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui tiga pilar utama:
1. Optimalisasi mesin fiskal — Pemanfaatan instrumen APBN secara maksimal dan tepat sasaran.
2. Sinergi kebijakan moneter dan sektor swasta — Kerja sama erat dengan Bank Indonesia serta dukungan untuk menghidupkan kembali sektor usaha.
3. Perbaikan iklim investasi — Penyederhanaan regulasi dan penghilangan hambatan investasi melalui pembentukan Tim Debottlenecking di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
“Mesin fiskal kita optimalkan, moneter sudah on the way, sektor swasta kita hidupkan lagi. Lalu, kita perbaiki iklim investasi agar roda ekonomi berputar lebih cepat,” jelasnya.
Reformasi Kemenkeu Terus Berlanjut
Langkah Purbaya dalam melakukan reformasi internal di Kemenkeu dan membangun komunikasi terbuka dengan publik serta pelaku industri dinilai menjadi angin segar bagi tata kelola fiskal nasional.
Dukungan dari parlemen, seperti disampaikan Misbakhun, memperkuat posisi Menkeu untuk melanjutkan agenda transparansi, efisiensi, dan integritas birokrasi fiskal di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau Pak Purbaya konsisten dengan integritas dan transparansi, saya yakin kepercayaan publik terhadap Kemenkeu bisa pulih dan bahkan meningkat,” tutup Misbakhun.
