Menu

Mode Gelap

News · 3 Sep 2025 14:16 WITA

Massa Aliansi Perempuan Indonesia Demo Bawa Sapu Lidi, Soroti Ketimpangan Gaji DPR


 Massa Aliansi Perempuan Indonesia Demo Bawa Sapu Lidi, Soroti Ketimpangan Gaji DPR Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Ribuan massa dari Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dalam aksinya, mereka kompak membawa sapu lidi sebagai simbol membersihkan berbagai persoalan bangsa, termasuk kekerasan dan ketidakadilan.

Selain membawa sapu lidi, massa juga membentangkan poster berisi tuntutan sekaligus menyampaikan orasi.

“Kita akan menyapu seluruh penjahat demokrasi. Kita akan menyapu segala bentuk kekerasan,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Soroti Ketimpangan Gaji DPR

Dalam aksinya, massa turut menyoroti kesenjangan penghasilan antara rakyat dengan para wakilnya di DPR. Menurut mereka, pendapatan anggota DPR mencapai 32 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata penghasilan rakyat, terutama perempuan yang masih banyak menerima upah di bawah UMR.

READ  Sidang Perdana Kasus Narkoba Ammar Zoni Digelar, Akui Tak Nyaman Hidup di Nusakambangan

“Bagaimana upah DPR kita yang selisihnya sangat jauh dari apa yang didapatkan oleh rakyat-rakyat kita. Untuk itu, kita meminta segera hentikan menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi,” tegas orator.

Tuntut Hentikan Tindakan Represif

Aksi tersebut juga menyinggung insiden represif aparat saat mengamankan demonstrasi besar pada 25–31 Agustus 2025. Seorang peserta aksi bernama Eka menyebut terdapat 10 korban meninggal dunia akibat tindakan aparat saat itu.

“Kita melihat bahwa sejak 25 Agustus, aksi yang dilakukan masyarakat begitu direspons represif aparat, dan ada 10 korban jiwa,” ujar Eka dalam orasinya.

READ  Menanggapi Seruan “Taubatan Nasuha”, Menteri ESDM Bahlil: Semua Harus Introspeksi Diri

Massa meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga yang menyampaikan aspirasi. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari praktik demokrasi yang harus dilindungi.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tegaskan Febrie Adriansyah Tak Terkait Money Changer dan Isi Brankas di Sentul

18 Juli 2026 - 00:51 WITA

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Rumah Sentul Milik Febrie Dipinjam untuk Operasional Yayasan

18 Juli 2026 - 00:36 WITA

Komisi IX DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola dan Tuntaskan Persoalan Program MBG

18 Juli 2026 - 00:16 WITA

Ketum PPP Dorong Perempuan Dapat Porsi Lebih Besar di Organisasi dan Pemerintahan

17 Juli 2026 - 22:12 WITA

Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung Usai Dilimpahkan Polda Metro Jaya

17 Juli 2026 - 21:43 WITA

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Hasanah Mandiri, Dana Nasabah Dijamin LPS

17 Juli 2026 - 17:38 WITA

Trending di News