SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8).
Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kemenag dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny menjelaskan, DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan, Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan. Dirinya, sebagai Wakil Menteri Pertahanan, merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN meliputi Wakil Presiden, Mendagri, Menlu, Panglima TNI, Mensesneg, Menkeu, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menag akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Sosialisasi ke Ormas Keagamaan
Donny menambahkan, DPN sudah aktif bekerja sejak awal 2025, termasuk menggelar sidang informal di Bogor dan sejumlah pertemuan dengan Presiden serta pejabat terkait. Sosialisasi juga dilakukan ke berbagai ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Bamagnas. Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” Paparnya.
Menag: Penting Perhatikan Geospiritual dan Isu Media Sosia
Dalam tanggapannya, Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. “Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” ujarnya.
Ia juga menyoroti maraknya isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini sering dipicu kelompok non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” tegasnya.
Hadir dalam Pertemuan
Pertemuan turut dihadiri Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menag, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari, serta Deputi GeoEkonomi DPN Yayat Ruyat.
