SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan beras akan kembali dilanjutkan pada Oktober dan November 2025. Bantuan ini ditargetkan menyasar 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp 7 triliun.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi keberlanjutan bansos pangan ini pada Desember mendatang, dengan mempertimbangkan tingkat keoptimalan realisasi penyaluran.
“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai bantuan justru diterima pejabat atau keluarga yang berada,” ujar Arief saat menerima audiensi Bupati Mesuji, Elfianah, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Perkuat Validasi Data Penerima
Arief menegaskan bahwa aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk itu, penyaluran bansos pangan kali ini kembali menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah diminta memberi masukan dan koreksi bila ditemukan ketidaksesuaian.
“Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambahnya.
Realisasi Tahap Sebelumnya Hampir 100 Persen
Sebagaimana diketahui, program bansos beras pada 2025 sudah dijalankan pada Juni dan Juli lalu. Per 17 September 2025, realisasi penyaluran mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Kendala utama terjadi di wilayah dengan tantangan geografis, sehingga distribusi membutuhkan waktu lebih panjang.
Penyaluran bantuan beras terbukti memberi dampak pada pengendalian inflasi pangan. Inflasi beras sempat mencapai 1,35 persen pada Juli 2025, angka tertinggi sepanjang tahun, namun berhasil ditekan menjadi 0,73 persen pada Agustus 2025.
Sinergi Pengawasan
Untuk memastikan transparansi, NFA bersama Perum Bulog akan kembali menggandeng Komisi IV DPR RI dalam pengawasan penyaluran bansos pangan beras. “Komisi IV ikut memantau langsung ke lapangan. Jika ada penyaluran yang kurang sesuai, langsung disampaikan saat itu juga,” tegas Arief.
Harus Tepat Sasaran
Arief berharap perpanjangan periode bantuan ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga membantu stabilitas harga beras yang menjadi komoditas paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025, beras menyumbang 21,06 persen garis kemiskinan di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan.
“Harapannya, bansos beras semakin tepat sasaran untuk keluarga berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan dapat terbantu dengan beras yang kualitasnya konsisten dijaga Bulog,” pungkas Arief.
