SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah menetapkan belanja program prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ini merupakan bagian dari total belanja negara Rp 3.842 triliun, yang diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Ke depan kami optimis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun dari anggaran Rp 3.842 triliun,” ujar Airlangga.
Program Prioritas 2026: Ketahanan Pangan Hingga Pertahanan Negara
Sejumlah sektor strategis mendapat alokasi anggaran besar, antara lain:
Ketahanan Pangan – Rp 164,4 triliun
Untuk penguatan stok beras Bulog dan stabilisasi pasokan nasional.
Subsidi Energi – Rp 402,4 triliun
Ditujukan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan sektor industri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp 335 triliun
Menjadi salah satu program terbesar, ditargetkan menjangkau 80 juta penerima pada pertengahan 2026.
Saat ini, program telah dinikmati 44 juta masyarakat hingga akhir 2025.
Airlangga menilai program MBG memiliki efek pengganda tinggi karena menyentuh berbagai sektor sekaligus—mulai pendidikan, pertanian, peternakan, hingga UMKM.
“Tahun depan dianggarkan Rp 335 triliun dan ditargetkan untuk 80 juta penerima sampai bulan Mei atau Juni. Multiplier effect-nya juga luar biasa,” kata Airlangga.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pilar Pembangunan SDM
Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengalokasikan:
Pendidikan – Rp 757,8 triliun
Mencakup pembangunan sekolah unggulan, perbaikan sarana, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Kesehatan – Rp 244 triliun
Dorongan Besar untuk UMKM dan Koperasi
Guna mendukung perekonomian jangka panjang, pemerintah menggelontorkan Rp 181,8 triliun untuk pengembangan koperasi dan UMKM, termasuk perluasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta peningkatan fasilitas pemasaran.
Pertahanan Nasional Diperkuat
Sektor pertahanan mendapat alokasi Rp 424 triliun, yang akan digunakan untuk modernisasi alutsista dan penguatan kesiapsiagaan keamanan nasional.
Insentif Perumahan Diperpanjang Hingga 2027
Untuk mempermudah kepemilikan rumah dan mengurangi backlog nasional, pemerintah memperpanjang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027. Selain itu, pemerintah menyiapkan KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.
“Kita dorong percepatan penyelesaian backlog perumahan. KUR untuk perumahan juga disediakan Rp 130 triliun,” pungkas Airlangga.
APBN 2026 didesain sebagai instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memastikan distribusi pembangunan merata di seluruh Indonesia. Dengan porsi belanja prioritas yang besar, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
