SOALINDONESIA–BANDUNG Penundaan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan pekerja dan pelaku usaha. Hingga kini, pemerintah provinsi belum memfinalisasi besaran UMP, sehingga memicu ketidakpastian yang dinilai merugikan banyak pihak dan berpotensi memicu gelombang aksi unjuk rasa dari kelompok buruh yang mendesak kepastian upah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa kepastian upah baru sangat dibutuhkan pekerja, khususnya untuk menyiapkan anggaran rumah tangga menghadapi awal tahun yang identik dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Buruh membutuhkan kepastian besaran upah baru untuk merencanakan anggaran keluarga dan mengantisipasi laju inflasi. Penundaan ini bisa menimbulkan keresahan,” ujar Iwan.
Menurutnya, penundaan penetapan UMP tidak hanya membebani buruh. Dunia usaha pun merasakan dampaknya karena membutuhkan kepastian biaya produksi dalam penyusunan rencana kerja dan investasi tahun mendatang. “Ketidakpastian UMP dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta meningkatkan tensi hubungan industrial,” tambahnya.
Potensi Gelombang Aksi Buruh
Berbagai organisasi pekerja di Jawa Barat mulai menyuarakan kekecewaan atas lambannya pengumuman UMP 2026. Mereka menilai pemerintah daerah tidak cukup responsif menanggapi tekanan ekonomi yang semakin berat dirasakan buruh.
DPRD Jawa Barat mengingatkan bahwa jika penundaan terus terjadi, aksi unjuk rasa dalam skala besar sangat mungkin terjadi. Iwan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, serikat buruh, dan pengusaha.
“Pemerintah harus membuka komunikasi yang baik dengan semua pihak agar tidak terjadi miskomunikasi yang memicu aksi massa,” tegasnya.
Pelaku Usaha Juga Resah
Bukan hanya buruh yang terdampak. Kalangan pengusaha juga mengeluhkan ketidakpastian, terutama sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan elektronik yang sensitif terhadap perubahan upah buruh.
Keterlambatan penetapan UMP membuat perusahaan sulit menyesuaikan anggaran operasional dan strategi bisnis untuk tahun 2026. Para pelaku usaha meminta pemerintah provinsi mengikuti regulasi terbaru tentang pengupahan serta mempertimbangkan kondisi ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian global.
Dorongan DPRD kepada Pemerintah Jawa Barat
DPRD Jawa Barat menegaskan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah provinsi agar polemik UMP tidak berlarut-larut:
Mempercepat finalisasi pembahasan UMP bersama Dewan Pengupahan
Menjalin komunikasi intensif dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha
Mengantisipasi potensi aksi demonstrasi dalam skala besar
Mengumumkan UMP secara transparan dan berbasis data yang terukur
Iwan Suryawan menegaskan bahwa keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan usaha harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut stabilitas ekonomi dan hubungan industrial di Jawa Barat sangat bergantung pada keputusan UMP yang adil dan tepat waktu.
“Penetapan UMP 2026 tidak boleh berlarut-larut,” ujarnya. “Masyarakat sangat membutuhkan kepastian ekonomi di tengah harga pangan dan energi yang terus bergerak naik.”
Dengan tekanan ekonomi yang semakin mendesak, publik kini menunggu langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakhiri ketidakpastian penetapan UMP 2026.
