SOALINDONESIA–JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menarik Perwira Tinggi (Pati) Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, yang sebelumnya tengah menjalani orientasi alih jabatan di Kementerian UMKM.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa pelaksanaan putusan tersebut dilakukan secara terukur melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Pokja Lakukan Kajian Cepat dan Koordinasi Lintas Lembaga
Trunoyudo menjelaskan, Pokja tersebut bekerja melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Tim juga melakukan kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.
Ia menegaskan bahwa penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan bentuk kerja sama yang selalu diawali permintaan resmi dari kementerian, lembaga negara, badan, komisi, maupun organisasi internasional yang memerlukan personel kepolisian.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025,” ungkapnya.
Polri Pastikan Langkah Selaras Aturan dan Kepentingan Nasional
Trunoyudo menambahkan, Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan setiap langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi kepentingan bangsa dan negara.
“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Keputusan MK tersebut sebelumnya menegaskan bahwa polisi aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian—aturan yang kini mulai diimplementasikan secara bertahap oleh Polri.
