SOALINDONESIA–JAKARTA Ratusan warga Pati menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025). Mereka menuntut lembaga antirasuah segera menjerat Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, langsung menemui massa untuk menyampaikan perkembangan penyidikan kasus tersebut.
“Terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut Saudara SDW [Sudewo], kami pastikan kepada Bapak Ibu dan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses,” ujar Budi di hadapan warga.
Ia menegaskan, penyidikan membutuhkan kecermatan dalam pengumpulan bukti agar penegakan hukum dilakukan profesional. “Proses ini butuh pendalaman maupun pengumpulan barang bukti. Kami ingin memastikan seluruh penanganan perkara berjalan sesuai asas hukum,” tambahnya.
KPK Terbuka Terima Informasi Tambahan
Budi juga menyampaikan bahwa KPK terbuka terhadap informasi dari masyarakat yang bisa memperkuat proses hukum. “Jika ada informasi tambahan yang bisa menjadi pengayaan bagi KPK, kami sangat terbuka. Gedung KPK adalah gedung rakyat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, warga Pati membawa poster bertuliskan “Tangkap Bupati Pati Sudewo, Bupati Korup” serta potongan berita yang menyinggung dugaan keterlibatan Sudewo.
Nama Sudewo Muncul di Dakwaan
Nama Sudewo, yang juga tercatat dengan ejaan Sudewa, muncul dalam sejumlah dakwaan perkara korupsi jalur kereta api. Ia disebut turut menerima suap sebesar Rp18,39 miliar bersama beberapa pihak lain, dengan jatah pribadi sekitar Rp720 juta pada September 2022.
Uang itu diduga diterima melalui staf dari kontraktor proyek, atas sepengetahuan sejumlah pejabat DJKA. Sudewo disebut mendapat bagian 0,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp143,5 miliar.
Respons Sudewo
Sudewo sudah pernah diperiksa KPK pada Rabu (27/8). Ia mengaku dicecar soal dugaan aliran dana, namun membantah menerima uang korupsi.
“Kalau soal uang itu sudah dijelaskan, itu adalah pendapatan dari DPR RI. Semua rinci ada pemasukan dan pengeluaran,” kata Sudewo usai pemeriksaan. Ia juga membantah klaim bahwa dirinya telah mengembalikan uang hasil korupsi. “Enggak ada pengembalian uang,” ucapnya.
Latar Belakang
Sudewo menjadi sorotan publik bukan hanya karena dugaan kasus korupsi, tetapi juga kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang memicu gelombang protes warga Pati. Pernyataannya yang dianggap menantang aksi demonstrasi kian menyulut kemarahan warga.
