SOALINDONESIA–JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selalu berlandaskan pada data yang akurat dan terverifikasi. Ia menilai, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kualitas serta keakuratan data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
“Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat,” ujar Teddy dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Kamis (13/11/2025), sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Data Akurat Jadi Fondasi Pemerintahan Prabowo
Menurut Teddy, data sosial ekonomi menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan, tanpa data yang valid dan terintegrasi, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran.
“Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi dasar dalam perumusan sekaligus pelaksanaan kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak berbasis pada data yang akurat,” tutur Teddy.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sistem data nasional terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem ini disebut sebagai tonggak baru dalam sejarah pengelolaan data di Indonesia.
“Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, seluruh data sosial ekonomi telah dihimpun menjadi satu kesatuan di BPS melalui DTSEN — satu data, satu acuan, satu referensi bersama,” tegasnya.
Instruksi ke Daerah: Jaga Validitas dan Akurasi Data
Dalam kesempatan yang sama, Teddy mengingatkan seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS di provinsi dan kabupaten/kota agar memastikan validitas data DTSEN di wilayah masing-masing. Menurutnya, keakuratan data menjadi kunci utama agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program dan bantuan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, dan tidak boleh ada warga yang berhak tetapi tidak terdata,” tegas Teddy di hadapan para peserta Rakornas.
Apresiasi untuk Daerah, Mensos, dan BPS
Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas di daerah yang telah berjuang menghadirkan data akurat di tengah berbagai kendala geografis dan logistik. Dalam forum tersebut, ia mendengarkan langsung cerita dari perwakilan daerah seperti Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara, yang menghadapi tantangan berat dalam pengumpulan data di wilayah terpencil.
“Ada yang menceritakan sulitnya akses ke daerah perbatasan, mahalnya biaya transportasi, hingga tantangan menjangkau desa-desa terpencil. Semua ini menjadi pengingat betapa luas dan beragamnya Indonesia. Namun satu hal yang sama dari mereka semua adalah semangat untuk memastikan data Indonesia benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Teddy juga menyampaikan salam hormat dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membangun sistem data nasional yang terintegrasi.
“Terima kasih kepada Menteri Sosial, Kepala BPS, serta seluruh peserta Rakornas yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi data untuk Indonesia yang lebih maju,” tutur Teddy menutup sambutannya.
Tentang Rakornas DTSEN 2025
Rapat Koordinasi Nasional DTSEN 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 1.400 peserta, terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Rakornas ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan satu data nasional yang kredibel, terpadu, dan dapat digunakan sebagai acuan tunggal bagi perumusan kebijakan sosial ekonomi nasional.
Penguatan Data, Penguatan Kebijakan
Dengan sistem DTSEN, pemerintah berharap tidak ada lagi tumpang tindih data antarinstansi dan tidak ada warga negara yang terlewat dari jangkauan program sosial.
“Langkah ini bukan sekadar tentang efisiensi administrasi, tetapi tentang keadilan sosial — memastikan setiap warga negara memperoleh haknya berdasarkan data yang benar,” pungkas Teddy.
