SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 belum bisa dipastikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut masih harus mempertimbangkan ruang fiskal (fiscal space) yang sebagian besar akan difokuskan untuk mendanai program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk gaji, kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8).
Selain gaji, Sri Mulyani turut menyinggung kemungkinan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS pada 2026.
Kebijakan ini, kata dia, akan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB serta mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Untuk hal itu kita belum melakukan exercise, terutama untuk recruitment,” ujarnya.
8 Program Prioritas RAPBN 2026
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026. Di antaranya:
1. Ketahanan pangan dan swasembada beras-jagung — Rp53,3 triliun disiapkan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, serta Rp46,9 triliun untuk subsidi 9,62 juta ton pupuk.
2. Ketahanan energi dan transisi energi bersih — Produksi migas ditingkatkan, harga energi dijaga, dan pembangunan pembangkit EBT dipercepat.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — Diperluas cakupannya ke seluruh provinsi dan daerah pelosok.
4. Pendidikan bermutu — Anggaran Rp757,8 triliun atau 20 persen APBN, terbesar dalam sejarah.
5. Kesehatan berkualitas, adil, dan merata — Diperkuat sebagai hak dasar setiap warga negara.
6. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih — Untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
7. Pertahanan semesta — Menjaga kedaulatan bangsa dari aspek militer, ekonomi, sosial, dan politik.
8. Percepatan investasi dan perdagangan global — Memperkuat peran APBN, BUMN, dan swasta.
Dengan prioritas yang padat tersebut, Sri Mulyani menegaskan pemerintah harus cermat mengalokasikan anggaran sebelum memutuskan kenaikan gaji PNS atau membuka rekrutmen besar-besaran.
