SOALINDONESIA–JAKARTA Inisiator Forum Warga Negara, Sudirman Said, menilai rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan dan menyentuh akar persoalan. Ia bahkan menyinggung perlunya pergantian pucuk pimpinan Polri.
Menurut Sudirman, ada sejumlah prasyarat penting agar agenda reformasi dapat dipercaya publik.
“Pertama, Komite Reformasi Polri harus beranggotakan tokoh-tokoh yang memahami persoalan mendasar sekaligus memiliki legitimasi di mata masyarakat.
Kedua, proses reformasi harus dijalankan secara terbuka dengan melibatkan konsultasi publik yang luas. Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi hanya akan dipandang sebagai proyek elitis,” ujarnya, Senin (22/9).
Dorong Penyegaran Kepemimpinan
Sudirman menilai proses reformasi tidak bisa dilepaskan dari penyegaran kepemimpinan di tubuh Polri. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya mengundurkan diri karena banyak catatan yang melekat selama hampir lima tahun masa jabatannya.
“Ini Kapolri paling lama setelah reformasi, sudah hampir 5 tahun menjabat dengan banyak sekali catatan,” kata Sudirman.
Rektor Universitas Harkat Negeri itu menegaskan, reformasi hanya bisa berjalan dengan figur pemimpin yang memiliki keberanian luar biasa. Ia menyebut ada dua tipe pemimpin yang berpotensi mendorong transformasi besar: outsider, yaitu figur dari luar institusi yang bebas dari keterikatan masa lalu, serta extraordinary insider, yakni orang dalam yang tetap bersih dan memiliki jejaring serta dukungan kuat.
“Pengalaman empiris dan studi akademik menunjukkan, transformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dengan posisi yang unik dan keberanian luar biasa,” jelasnya.
Tekanan Turunnya Kepercayaan Publik
Sudirman juga mengingatkan bahwa reformasi Polri akan menjadi pekerjaan berat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian terus menurun akibat berbagai skandal dan penyalahgunaan wewenang.
“Reformasi Polri akan memerlukan tekad dan tenaga luar biasa karena kondisi kepolisian RI terus mengalami declining trust. Di sisi lain, kita memerlukan institusi Polri yang kuat dan dipercaya rakyat.
Karena itu reformasi sebagai salah bentuk koreksi total bernegara, bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan,” tegasnya.