Menu

Mode Gelap

News · 8 Sep 2025 14:44 WITA

Wagub Bali Pastikan DPRD Tetap Dapat Tunjangan, Besarannya Dievaluasi Sesuai Kemampuan Daerah


 Wagub Bali Pastikan DPRD Tetap Dapat Tunjangan, Besarannya Dievaluasi Sesuai Kemampuan Daerah Perbesar

SOALINDONESIA–DENPASAR Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, memastikan seluruh anggota DPRD Bali tetap mendapatkan tunjangan. Namun, besaran nilai tunjangan tersebut tengah dievaluasi menyesuaikan kemampuan keuangan daerah (APBD).

Salah satu komponen yang sedang dievaluasi adalah tunjangan perumahan dan transportasi.

“Siapa pun penyelenggara negara, baik dari pusat maupun tingkat banjar, tata kelolaannya berdasarkan regulasi. Sepanjang regulasi ada dan kemampuan keuangan daerah ada, maka itu merupakan hak sesuai regulasi, ya kita harus beri,” kata Giri Prasta di Kantor Gubernur Bali, Senin (8/9/2025).

Ia menegaskan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD tetap diberikan. Namun, besaran yang diterima bisa saja menyesuaikan hasil evaluasi.

READ  Presiden Prabowo Sambut Usulan Reformasi Kepolisian dari Gerakan Nurani Bangsa

“(Tunjangan perumahan dan transportasi) saya kira tetap. Kenapa saya berani katakan tetap, karena akan dilakukan regulasi. Tetapi sesuai kemampuan keuangan daerah, itu tidak keluar dari regulasi,” ujarnya.

DPRD Akui Potensi Penurunan Tunjangan

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan besaran tunjangan mengalami penyesuaian. Saat ini, DPRD masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Bali dan Kementerian Dalam Negeri.

“(Besaran tunjangan diturunkan) mungkin, itu sedang dibahas. Kita sedang komunikasikan. Nanti akan kita publikasikan. Tapi hari ini kita mengikuti keputusan pusat, dan evaluasi dari Mendagri juga belum sampai di Bali,” jelasnya.

READ  Pangkostrad Letjen TNI Mohammad Fadjar Tinjau Pasukan dan Massa di Kwitang

Aturan Tunjangan DPRD Bali

Tunjangan DPRD Bali diatur dalam Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017. Aturan ini mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Bali.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Ketua DPRD: Rp54 juta/bulan (tunjangan perumahan).

Wakil Ketua DPRD: Rp45,5 juta/bulan (tunjangan perumahan).

Anggota DPRD: Rp37,5 juta/bulan (tunjangan perumahan).

Selain itu, anggota DPRD Bali juga mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp24 juta per bulan, termasuk biaya sewa mobil, bahan bakar, dan sopir.

READ  Tom Lembong Hadiri Pemeriksaan di Komisi Yudisial, Laporkan Majelis Hakim Tipikor Jakarta
Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Kapolri Rotasi Sejumlah Pejabat, Kakortastipidkor hingga Kapolres Berganti

28 Februari 2026 - 21:16 WITA

Dirtipidnarkoba Bareskrim: Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terima “Uang Keamanan” dari Bandar Narkoba

28 Februari 2026 - 20:57 WITA

Seskab Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Rp769,1 Triliun Disepakati Pemerintah dan DPR, MBG Tak Kurangi Program Sekolah

28 Februari 2026 - 20:49 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

28 Februari 2026 - 20:34 WITA

BGN Luruskan Informasi Alokasi Dana MBG, Rp500 Juta per 12 Hari untuk Setiap SPPG

28 Februari 2026 - 20:21 WITA

Trending di News