SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan polemik di media sosial terkait keberadaan ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam video yang sempat viral, Cucun dinilai meremehkan profesi ahli gizi karena menyebut bahwa tenaga tersebut tidak diperlukan.
Cucun menegaskan bahwa dirinya telah mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung melalui akun media sosialnya. Ia juga mengaku telah melakukan dialog dengan Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk meluruskan persoalan tersebut.
“Saya sudah sampaikan di media sosial permintaan maaf. Semalam pun kami berdiskusi dengan Ketum Persagi, banyak masukan luar biasa dari beliau. Tadi juga sejak awal sudah saya jelaskan,” ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR, Senin (17/11/2025).
Pertemukan BGN dan Persagi, Bahas Penguatan Sistem MBG
Dalam rangka memperbaiki komunikasi dan memastikan program makan bergizi tetap berjalan optimal, Cucun turut memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut fokus membahas rancangan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program MBG.
“Kita membahas tindak lanjut dari rapat sebelumnya. DPR dan BGN sepakat mencari solusi atas kelangkaan tenaga. Bukan hanya ahli gizi, tapi juga tenaga akuntansi, juru masak, dan lainnya,” jelasnya.
Cucun menekankan bahwa masalah kekurangan tenaga bukan hanya soal profesi tertentu, melainkan menyangkut kebutuhan menyeluruh di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Kontroversi: Usulan Latih Lulusan SMA Jadi Tenaga Gizi
Sebelumnya, pernyataan Cucun memantik kritik ketika ia menyinggung rencana untuk mengganti istilah “ahli gizi” menjadi “tenaga yang menangani gizi” dalam program MBG. Bahkan, ia sempat menyebut kemungkinan memberikan pelatihan singkat kepada lulusan SMA untuk mengisi kebutuhan tenaga di dapur SPPG.
“Saya tidak mau dengar orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Kalau perlu, anak-anak SMA yang cerdas dilatih tiga bulan, diberi sertifikasi BNSP,” kata Cucun dalam kegiatan Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para ahli gizi, akademisi, hingga praktisi kesehatan karena dinilai mengabaikan kompleksitas ilmu gizi sebagai profesi yang membutuhkan pendidikan formal mendalam.
DPR Tegaskan Pengawasan Ketat terhadap Program MBG
Cucun menegaskan kembali bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang didanai menggunakan APBN, sehingga harus diawasi secara ketat. Ia meminta seluruh dapur SPPG memastikan pelayanan sesuai standar operasional, termasuk kebersihan, kualitas menu, hingga pengelolaan anggaran.
“Karena yang digunakan ini APBN, pasti ada pos audit. KSPPG dan tenaga pengawas gizi juga akan diperiksa. Pengawasan ini harus berjalan agar tidak muncul problematika,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan dana untuk makan anak sekolah, termasuk insentif maupun pengelolaan dapur.
“Jangan terima insentif banyak, tapi kondisi dapur tidak sesuai SOP, atau pelayanan tidak maksimal. Kalau ada penyimpangan, semua pihak — media, publik, siapapun — punya hak untuk melapor,” kata Cucun.
