SOALINDONESIA–PATI Setelah menuai gelombang kritik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Bupati Pati Sudewo akhirnya resmi membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya naik drastis hingga 250 persen.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025) pagi.
Didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati, serta Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Sudewo menegaskan bahwa pembatalan dilakukan demi menjaga ketenangan dan keamanan di wilayahnya.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” ujar Sudewo.
Dengan keputusan ini, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024.
Proyek Strategis Tertunda, Reaksi Masyarakat Terbelah
Sebagai dampak pembatalan kebijakan, sejumlah proyek strategis yang semula dirancang dengan mengandalkan tambahan pendapatan dari PBB-P2 terpaksa ditunda. Proyek-proyek tersebut meliputi:
Revitalisasi Alun-alun Pati
Pembangunan lanjutan RSUD Soewondo
Di tengah pembatalan kebijakan tersebut, reaksi masyarakat terbelah. Sejumlah kelompok menyambut positif langkah Bupati, namun sebagian lain menyatakan kekecewaan yang sudah terlanjur mendalam.
Teguh Istiyanto, Koordinator Lapangan Aksi dari salah satu kelompok warga, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan rencana aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025.
“Kami sudah terlanjur kecewa dengan cara Bupati menangani polemik ini. Kami tetap akan turun ke jalan dan menyuarakan agar beliau diganti,” tegasnya.
Sementara itu, dukungan datang dari kalangan pemerintahan desa. Joko Waluyo, Kepala Desa Kedalungan, mengapresiasi langkah Bupati yang akhirnya mendengarkan suara rakyat kecil.
“Ini keputusan bijak. Masyarakat kami memang keberatan dengan kenaikan pajak kemarin. Kami harap ke depan komunikasi antara pemkab dan warga bisa lebih baik,” ujarnya.
Menanti Langkah Lanjutan Pemkab Pati
Kini masyarakat menunggu bagaimana langkah Pemkab Pati selanjutnya dalam menyiasati anggaran pembangunan tanpa membebani rakyat kecil. Pengamat kebijakan publik menilai pembatalan ini menjadi pelajaran penting agar setiap kebijakan sensitif dikomunikasikan secara transparan sejak awal.
Meski badai mulai mereda, tensi politik dan sosial di Pati masih tinggi. Keberhasilan pemkab mengelola situasi ini akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.
