Menu

Mode Gelap

News · 8 Agu 2025 21:54 WITA

Menlu RI Sugiono Tanggapi Polemik Blok Ambalat: “Selesaikan Baik-Baik Lewat Diplomasi”


 Menlu RI Sugiono Tanggapi Polemik Blok Ambalat: “Selesaikan Baik-Baik Lewat Diplomasi” Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, akhirnya angkat suara terkait polemik penyebutan Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi oleh pemerintah Malaysia. Komentar tersebut disampaikan usai menghadiri peringatan ASEAN Day ke-58 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (8/8).

“Itu selesaikan baik-baik. Lewat diplomasi, selesaikan dengan baik-baik,” ujar Sugiono singkat kepada awak media.

Pernyataan Sugiono mencerminkan pendekatan pemerintah Indonesia yang memilih jalur diplomatik dalam merespons klaim Malaysia terhadap wilayah perairan yang selama ini dikenal sebagai Ambalat, yang berada di perbatasan perairan Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia.

Malaysia Klaim Wilayah sebagai Laut Sulawesi

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai bagian dari Laut Sulawesi, bukan Ambalat sebagaimana disebut Indonesia.

READ  Massa Serba Putih Gelar Aksi Tolak Reformasi Polri di Depan DPR RI

Blok ND6 dan ND7 (North Deepwater Block 6 dan 7) merupakan wilayah eksplorasi migas yang telah diberikan konsesi kepada perusahaan migas asal Inggris, Shell, oleh pemerintah Malaysia.

“Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Sipadan dan Ligitan memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi,” kata Hasan, sambil menegaskan bahwa penggunaan istilah dan penamaan wilayah harus mencerminkan hak kedaulatan Malaysia berdasarkan UNCLOS 1982.

Hasan juga menekankan bahwa setiap pembahasan terkait klaim ini akan diselesaikan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral antara Malaysia dan Indonesia.

READ  Ketua Yayasan Pondok Pesantren As’adiyah Hadiri Wisuda XIX Ma’had Aly As’adiyah, Tekankan Loyalitas dan Menjaga Nama Baik Pesantren

Respons Perdana Menteri Anwar: Komprehensif dan Damai

Di kesempatan terpisah, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa penyelesaian isu perbatasan laut dengan Indonesia akan dilakukan secara komprehensif, berdasarkan hukum internasional, sejarah, dan mempertimbangkan masukan dari negara bagian Sabah.

“Kita harus berdiskusi berdasarkan hukum, sejarah, serta dengan persetujuan pemerintah negara bagian Sabah. Ini harus dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian,” kata Anwar, dikutip dari Bernama, saat menghadiri upacara Hari Petani, Pemulia, dan Nelayan Nasional 2025.

Anwar juga mengungkap bahwa Petronas dan Pertamina saat ini tengah menjalin kolaborasi dalam proyek eksplorasi migas di wilayah perairan yang bersinggungan antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden Prabowo: Cari Jalan Damai

READ  Polisi Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi

Presiden RI Prabowo Subianto turut menanggapi isu Ambalat dan menyerukan agar kedua negara tetap menjaga hubungan baik dan mencari penyelesaian secara damai.

“Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” ujar Prabowo saat kunjungan kerja ke Bandung, Kamis (7/8).

Sengketa Lama Belum Tuntas

Meski hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia tergolong erat, persoalan batas laut di kawasan Ambalat masih belum mencapai kesepakatan final. Pemerintah Indonesia tetap menyatakan bahwa Ambalat sepenuhnya merupakan wilayah kedaulatan RI, sementara Malaysia mengklaim wilayah yang sama sebagai bagian dari wilayah eksplorasi mereka.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tegaskan Febrie Adriansyah Tak Terkait Money Changer dan Isi Brankas di Sentul

18 Juli 2026 - 00:51 WITA

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Rumah Sentul Milik Febrie Dipinjam untuk Operasional Yayasan

18 Juli 2026 - 00:36 WITA

Komisi IX DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola dan Tuntaskan Persoalan Program MBG

18 Juli 2026 - 00:16 WITA

Ketum PPP Dorong Perempuan Dapat Porsi Lebih Besar di Organisasi dan Pemerintahan

17 Juli 2026 - 22:12 WITA

Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung Usai Dilimpahkan Polda Metro Jaya

17 Juli 2026 - 21:43 WITA

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Hasanah Mandiri, Dana Nasabah Dijamin LPS

17 Juli 2026 - 17:38 WITA

Trending di News