Menu

Mode Gelap

News · 12 Agu 2025 20:41 WITA

Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan


 Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu. Kesepakatan ini juga mencakup program pendidikan politik berkesinambungan serta pelibatan kelompok perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Rahmat menjelaskan, pendidikan politik tidak seharusnya hanya diberikan menjelang pemungutan suara, melainkan sejak jauh hari. “Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak awal, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

READ  Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana Ditunjuk Sebagai Ketua

Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong program Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menag Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama siap memberi dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Nasaruddin menilai, peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu sangat strategis. “Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” kata Menag.

READ  KPK Geledah dan Segel Ruangan di Kemenkes Terkait Kasus Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur

Ia menegaskan, kerja sama ini akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, seperti Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Menurut Nasaruddin, penguatan pengawasan partisipatif bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 10 kali

Baca Lainnya

Maktab Jamaah Haji Khusus PT Annur Maarif Disambangi Menteri Bahlil, Raffi Ahmad hingga Anang-Ashanty

30 Mei 2026 - 10:51 WITA

Bupati Luwu Timur Support Penuh Aura Malaeka di Ajang Putera Puteri Ekraf 2026

28 Mei 2026 - 21:10 WITA

Dr. H. Bunyamin M. Yapid Jadi Khatib di Tenda 111 Jemaah Haji Khusus PT Annur Maarif

26 Mei 2026 - 21:21 WITA

WASPADA! Dugaan Penipuan “Kandayya Sewa Apartemen Vida View” Makassar: Kamar Diduga Palsu, Korban Diperas Lalu Ditinggalkan

24 Mei 2026 - 11:13 WITA

Terungkap! Wanita Tewas di Mulia House Makassar Diduga Dibunuh karena Cinta Segitiga

21 Mei 2026 - 23:44 WITA

Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Rp295 Triliun pada 2026, Rp10 Triliun untuk UMKM Ekonomi Kreatif Berbasis HKI

16 Mei 2026 - 01:02 WITA

Trending di Nasional