Menu

Mode Gelap

News · 12 Agu 2025 20:41 WITA

Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan


 Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu. Kesepakatan ini juga mencakup program pendidikan politik berkesinambungan serta pelibatan kelompok perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Rahmat menjelaskan, pendidikan politik tidak seharusnya hanya diberikan menjelang pemungutan suara, melainkan sejak jauh hari. “Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak awal, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

READ  Aksi Damai Berubah Rusuh, Komunitas Ojol Makassar Angkat Suara

Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong program Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menag Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama siap memberi dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Nasaruddin menilai, peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu sangat strategis. “Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” kata Menag.

READ  Ekonom UPN Jakarta: Pembekuan SPPG Tak Cukup, Sistem MBG Harus Dibenahi Menyeluruh

Ia menegaskan, kerja sama ini akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, seperti Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Menurut Nasaruddin, penguatan pengawasan partisipatif bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Syahrul Aidi Maazat Resmi Dilantik sebagai Ketua BKSAP DPR RI Gantikan Mardani Ali Sera

19 November 2025 - 04:43 WITA

Wakapolri Ungkap 62 Persen Permasalahan Internal Polri Berasal dari Tingkat Kewilayahan

19 November 2025 - 04:36 WITA

Perempuan Dosen Ditemukan Tewas di Hotel Semarang, Polisi Tidak Tahan Pria “Teman Sekamar”

19 November 2025 - 04:28 WITA

JK Hadiri Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah, Sebut Telah Jalankan Tugas Konstitusi untuk Majukan Kesejahteraan Bangsa

19 November 2025 - 04:11 WITA

Kisah Lengkap di Balik Penangkapan Lukas Enembe: Dari Strategi Penyidik hingga Tantangan di Lapangan

19 November 2025 - 03:57 WITA

Bentrokan Antarwarga di Tallo Makassar Kian Memanas, Rumah Kembali Dibakar Meski Aparat Perketat Penjagaan

19 November 2025 - 03:13 WITA

Trending di Kriminal