Menu

Mode Gelap

News · 12 Agu 2025 20:41 WITA

Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan


 Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu. Kesepakatan ini juga mencakup program pendidikan politik berkesinambungan serta pelibatan kelompok perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Rahmat menjelaskan, pendidikan politik tidak seharusnya hanya diberikan menjelang pemungutan suara, melainkan sejak jauh hari. “Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak awal, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

READ  Have a Preteen or Teen? Protect Them Against Serious Diseases

Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong program Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menag Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama siap memberi dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Nasaruddin menilai, peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu sangat strategis. “Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” kata Menag.

READ  Pertamina Patra Niaga Tegaskan Isu Pembatasan BBM dan Larangan untuk Kendaraan Pajak Mati adalah Hoaks

Ia menegaskan, kerja sama ini akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, seperti Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Menurut Nasaruddin, penguatan pengawasan partisipatif bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Sinkhole di Limapuluh Kota Keluarkan Air Jernih Kebiruan, Ahli Ungkap Penyebabnya

10 Januari 2026 - 11:59 WITA

BREAKING NEWS: KPK OTT Pegawai Pajak Kantor Pajak Jakarta Utara

10 Januari 2026 - 11:31 WITA

Kematian Arya Daru Dihentikan Polisi, Keluarga Pertanyakan Transparansi Penyelidikan

10 Januari 2026 - 11:19 WITA

Kejati Sulsel Tangkap Jaksa Gadungan dan Oknum PPPK BPBPK dalam OTT

10 Januari 2026 - 11:10 WITA

Mantan Kajari Bekasi Eddy Sumarman Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara

9 Januari 2026 - 23:41 WITA

KPK Dalami Aliran Uang dari Ade Kuswara Kunang ke Wakil Ketua DPRD Bekasi

9 Januari 2026 - 22:54 WITA

Trending di News