Menu

Mode Gelap

News · 12 Agu 2025 20:41 WITA

Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan


 Menag dan Ketua Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu, Fokus Pendidikan Politik dan Pelibatan Perempuan Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu. Kesepakatan ini juga mencakup program pendidikan politik berkesinambungan serta pelibatan kelompok perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Rahmat menjelaskan, pendidikan politik tidak seharusnya hanya diberikan menjelang pemungutan suara, melainkan sejak jauh hari. “Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak awal, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

READ  KPK OTT Petinggi BUMN dan Pihak Swasta di Jakarta

Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong program Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menag Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama siap memberi dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Nasaruddin menilai, peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu sangat strategis. “Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” kata Menag.

READ  HOAKS OTT KPK? Bupati Kolaka Timur Abd Azis Ternyata Hadiri Rakernas NasDem di Makassar

Ia menegaskan, kerja sama ini akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, seperti Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Menurut Nasaruddin, penguatan pengawasan partisipatif bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

Ketua MPR Soroti Nasionalisme, Program Strategis Pemerintah, dan Dukungan untuk Palestina

15 Agustus 2025 - 11:30 WITA

Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Perdana Jelang HUT ke-80 RI

15 Agustus 2025 - 11:00 WITA

Gempa M1,8 Guncang Pasirlangu dan Jambudipa, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Lembang

14 Agustus 2025 - 23:33 WITA

Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Cak Imin: Saya Enggak Ikut-Ikutan

14 Agustus 2025 - 23:14 WITA

KPK Geledah Kantor Travel Haji Maktour Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

14 Agustus 2025 - 23:07 WITA

Hotel di Mataram Dapat Tagihan Royalti Musik dari LMKN, Nilainya Capai Rp16 Juta

14 Agustus 2025 - 16:18 WITA

Trending di News