Menu

Mode Gelap

News · 18 Agu 2025 14:11 WITA

Luhut Soroti Pentingnya Deregulasi Sebagai Prioritas Pemerintah


 Luhut Soroti Pentingnya Deregulasi Sebagai Prioritas Pemerintah Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARA Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa deregulasi atau penyederhanaan aturan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini, tepat setelah Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyebut, deregulasi sangat penting untuk mempercepat arus investasi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Deregulasi tetap menjadi prioritas pemerintah saat ini, menyederhanakan aturan dan mempercepat investasi, dan memastikan manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak,” ujar Luhut dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, Senin (18/8).

READ  Program Umrah Akbar Annur–JRW, Kloter Kedua Tiba di Sidrap,DR Bunyamin M Yapid:InsyaAllah Umrah Akbar Berikutnya 3 Pesawat Carter

Tantangan Setelah 80 Tahun Merdeka

Menurut Luhut, setelah delapan dekade merdeka, Indonesia harus bisa menjawab tantangan zaman dengan membangun ekonomi tangguh, mewujudkan keadilan sosial, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata.

“Indonesia merdeka berkat keberanian dan pengorbanan. Karena itu, kita harus berdiri sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat, dimulai dari fondasi ekonomi yang kokoh,” tegasnya.

Ia menilai, di usia 80 tahun, Indonesia memasuki era baru: era kolaborasi, partisipasi luas, serta harapan besar dari generasi pendahulu hingga generasi penerus.

Sinergi dengan Presiden Prabowo

READ  Dewan Pers Tegas! Minta Istana Pulihkan Akses Jurnalis CNN Indonesia

Luhut menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong pentingnya kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, dan keberanian dalam mengambil keputusan, terutama di tengah ketidakpastian global.

Dengan prioritas pada deregulasi, kata Luhut, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan fundamental ekonominya. Ia mencontohkan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang kembali ke jalur 5 persen, yakni 5,12 persen, setelah sempat melambat ke 4,87 persen pada kuartal I 2025.

“Kita tetap perlu waspada dan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Kapolri Rotasi Sejumlah Pejabat, Kakortastipidkor hingga Kapolres Berganti

28 Februari 2026 - 21:16 WITA

Dirtipidnarkoba Bareskrim: Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terima “Uang Keamanan” dari Bandar Narkoba

28 Februari 2026 - 20:57 WITA

Seskab Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Rp769,1 Triliun Disepakati Pemerintah dan DPR, MBG Tak Kurangi Program Sekolah

28 Februari 2026 - 20:49 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

28 Februari 2026 - 20:34 WITA

BGN Luruskan Informasi Alokasi Dana MBG, Rp500 Juta per 12 Hari untuk Setiap SPPG

28 Februari 2026 - 20:21 WITA

Trending di News