Menu

Mode Gelap

News · 1 Sep 2025 15:24 WITA

KPK Panggil Yaqut Cholil Qoumas, Mantan Menag Diperiksa Sebagai Saksi Korupsi Haji


 KPK Panggil Yaqut Cholil Qoumas, Mantan Menag Diperiksa Sebagai Saksi Korupsi Haji Perbesar

SOALINDONESIA – JAKARTA  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan dan penentuan kuota haji tahun 2023–2024.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, membenarkan pemanggilan tersebut. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan hari ini, Senin (1/9/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Benar, hari ini tim penyidik memanggil dan memeriksa saksi, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji,” ujar Ali Fikri.

Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam pengaturan kuota haji Indonesia pada periode 2023–2024. Sejumlah pejabat Kementerian Agama dan pihak swasta juga telah dimintai keterangan sebelumnya.

READ  GoTo Siap Ikuti Arahan Presiden Prabowo soal Potongan Ojol di Bawah 10 Persen

Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju, dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait proses pengelolaan kuota haji serta dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam praktik korupsi.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa status Yaqut saat ini masih sebatas saksi. Lembaga antirasuah tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari semua pihak demi mempercepat penuntasan perkara.

“Kami berharap semua saksi yang dipanggil dapat kooperatif, karena keterangan mereka akan sangat membantu penyidik mengungkap secara terang benderang perkara ini,” tambah Ali.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Yaqut masih berlangsung. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari KPK mengenai sejauh mana keterkaitan mantan Menag tersebut dalam dugaan korupsi kuota haji.

READ  Wakapolri Tegaskan Korban TPPO yang Dipaksa Tidak Boleh Dipidana
Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Maktab Jamaah Haji Khusus PT Annur Maarif Disambangi Menteri Bahlil, Raffi Ahmad hingga Anang-Ashanty

30 Mei 2026 - 10:51 WITA

Bupati Luwu Timur Support Penuh Aura Malaeka di Ajang Putera Puteri Ekraf 2026

28 Mei 2026 - 21:10 WITA

Dr. H. Bunyamin M. Yapid Jadi Khatib di Tenda 111 Jemaah Haji Khusus PT Annur Maarif

26 Mei 2026 - 21:21 WITA

WASPADA! Dugaan Penipuan “Kandayya Sewa Apartemen Vida View” Makassar: Kamar Diduga Palsu, Korban Diperas Lalu Ditinggalkan

24 Mei 2026 - 11:13 WITA

Terungkap! Wanita Tewas di Mulia House Makassar Diduga Dibunuh karena Cinta Segitiga

21 Mei 2026 - 23:44 WITA

Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Rp295 Triliun pada 2026, Rp10 Triliun untuk UMKM Ekonomi Kreatif Berbasis HKI

16 Mei 2026 - 01:02 WITA

Trending di Nasional