SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bakal menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di Cilincing meski di kawasan tersebut tengah berlangsung pembangunan tanggul laut yang belakangan viral di media sosial.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebagai perusahaan yang mendapat izin pembangunan, serta dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pemberi izin resmi.
“Sudah ada pertemuan antara Pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu dan juga Kementerian KKP,” ujar Pramono usai meresmikan Gereja Katolik Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (14/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa aktivitas nelayan tetap diberi keleluasaan untuk melaut. Pramono menekankan, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan. Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” tambahnya.
KCN Diminta Bantu Nelayan Lewat CSR
Lebih jauh, Pramono meminta KCN tidak hanya menjalankan kewajiban teknis, tetapi juga memberi manfaat sosial lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia berharap CSR dapat membantu nelayan menghadapi perubahan lingkungan akibat proyek tanggul beton.
“Dengan demikian, secara prinsip simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan, dan Pemerintah DKI. Nantinya kawasan itu juga akan berkembang menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta,” jelas Pramono.
Penjelasan KCN
Sementara itu, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menegaskan bahwa proyek tanggul beton di Cilincing berbeda dengan tanggul bambu yang pernah heboh di Pantai Indah Kapuk (PIK). Menurutnya, tanggul beton ini merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan resmi hasil konsesi dengan pemerintah dan berfungsi sebagai breakwater atau pemecah gelombang.
“Tentu proyek ini tidak ada kaitannya dengan tanggul bambu zaman dulu di PIK. Lokasinya pun jauh. Cilincing ini sudah jadi batas terakhir Jakarta Utara, setelah itu baru masuk ke BKT (Banjir Kanal Timur). Jadi jangan disamakan,” kata Widodo di Kawasan PT KCN Marunda, Cilincing, Jumat (12/9/2025).
Widodo juga membantah proyek tersebut terkait dengan Marunda Center Terminal (MCT). Ia menegaskan KCN adalah perusahaan joint venture dengan pemerintah melalui kerja sama dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), berbeda dengan MCT yang murni swasta.
Viral Tanggul Beton
Sebelumnya, video tanggul beton sepanjang 2–3 kilometer di pesisir Cilincing viral di Instagram @cilincinginfo. Dalam video itu, seorang nelayan mengeluhkan keberadaan tanggul karena membuat jalur melaut terhambat dan harus memutar jauh.
“Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ujar nelayan dalam video yang diunggah Rabu (10/9/2025).
