SOALINDONESIA–JAKARTA Bupati Pati Sudewo (SDW) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pantauan di lokasi, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (22/9/2025). Mengenakan batik lengan panjang, ia langsung masuk ke lobi gedung dan menuju ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut.
> “Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Saudara SDW terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub,” ujar Budi.
Bukan Pertama Kali Diperiksa
Hari ini bukan kali pertama Sudewo diperiksa. Sebelumnya, ia juga pernah menjalani pemeriksaan pada 27 Agustus 2025. Saat itu, Sudewo diperiksa selama tujuh jam, mulai pukul 09.42 WIB hingga 16.29 WIB.
“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” kata Sudewo usai pemeriksaan sebelumnya.
Diduga Terima Rp 3 Miliar
Sudewo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI, bukan sebagai Bupati Pati. KPK mendalami dugaan aliran dana sebesar Rp 3 miliar yang diterima Sudewo terkait proyek pembangunan rel kereta api.
Meski dana tersebut disebut telah dikembalikan, KPK menegaskan hal itu tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana.
“Pengembalian tidak menghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor. Karena itu proses pendalaman tetap berjalan,” jelas Budi.
Namun, Sudewo membantah. Ia menyatakan bahwa uang Rp 3 miliar itu bukan hasil korupsi, melainkan hasil gaji dan usahanya selama menjadi anggota dewan. Menurutnya, uang tersebut disita KPK saat penggeledahan rumah, bukan dikembalikan secara sukarela.
Nama Sudewo Jadi Sorotan
Selain kasus di KPK, nama Sudewo juga menjadi sorotan publik buntut kebijakan kontroversialnya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Keputusan itu memicu gelombang protes besar-besaran dari warga Pati yang sempat menggeruduk kantor bupati.