Menu

Mode Gelap

News · 24 Sep 2025 15:50 WITA

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal


 Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal yang terjadi usai siswa mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, untuk segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus tersebut secara cepat dan komprehensif.

“Kita harus belajar dari kasus ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Lalu dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Desak Koordinasi Lintas Lembaga

Lalu menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi kesalahan penanganan maupun keterlambatan informasi.

Ia menilai, kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, BGN, dan instansi teknis terkait lainnya sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab utama kasus serta mencegah kejadian serupa terulang.

READ  Jumlah Laporan Melonjak, Menkeu Purbaya Ungkap 28 Ribu Aduan Masuk ke WhatsApp “Lapor Pak Purbaya”

“Koordinasi lintas lembaga sangat penting agar penanganan kasus keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

Perlu Audit Total Rantai Distribusi MBG

Politisi PPP itu juga mendorong dilakukannya audit ketat terhadap seluruh rantai penyelenggaraan program MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga operasional dapur dan penyajian di sekolah.

“Evaluasi harus menyentuh seluruh aspek, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ada celah yang bisa membahayakan anak-anak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah harus diperketat. Setiap makanan yang disajikan, lanjutnya, harus benar-benar memenuhi standar gizi dan higienitas.

READ  Puan Maharani Dorong Sistem Early Warning untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia

“Saya minta pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat agar setiap makanan yang diberikan sesuai standar gizi dan higienis,” tambahnya.

Ingatkan Pemerintah: Jangan Kejar Target Tanpa Kesiapan

Lalu Hadrian juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memperluas cakupan program MBG tanpa memastikan kesiapan sistem di lapangan. Menurutnya, meskipun program ini memiliki tujuan mulia, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan korban.

“Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa harus menjadi prioritas utama di atas target angka keberhasilan program.

READ  DPR RI Pastikan Bentuk Pansus Konflik Agraria, Komitmen Percepat Reforma Agraria

“Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program,” pungkasnya.

Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin. Namun, insiden keracunan massal yang terjadi baru-baru ini di beberapa daerah telah menimbulkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.

Pemerintah diminta segera bertindak cepat, transparan, dan tegas dalam mengusut penyebab keracunan serta memastikan program MBG berjalan dengan aman dan berkualitas di masa depan.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Kapolri Rotasi Sejumlah Pejabat, Kakortastipidkor hingga Kapolres Berganti

28 Februari 2026 - 21:16 WITA

Dirtipidnarkoba Bareskrim: Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terima “Uang Keamanan” dari Bandar Narkoba

28 Februari 2026 - 20:57 WITA

Seskab Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Rp769,1 Triliun Disepakati Pemerintah dan DPR, MBG Tak Kurangi Program Sekolah

28 Februari 2026 - 20:49 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

28 Februari 2026 - 20:34 WITA

BGN Luruskan Informasi Alokasi Dana MBG, Rp500 Juta per 12 Hari untuk Setiap SPPG

28 Februari 2026 - 20:21 WITA

Trending di News