Menu

Mode Gelap

News · 24 Sep 2025 15:50 WITA

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal


 Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal yang terjadi usai siswa mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, untuk segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus tersebut secara cepat dan komprehensif.

“Kita harus belajar dari kasus ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Lalu dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Desak Koordinasi Lintas Lembaga

Lalu menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi kesalahan penanganan maupun keterlambatan informasi.

Ia menilai, kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, BGN, dan instansi teknis terkait lainnya sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab utama kasus serta mencegah kejadian serupa terulang.

READ  Kuasa Hukum Nadiem Makarim Klarifikasi Soal Grup WhatsApp yang Disebut Terkait Kasus Chromebook Rp 1,98 Triliun

“Koordinasi lintas lembaga sangat penting agar penanganan kasus keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

Perlu Audit Total Rantai Distribusi MBG

Politisi PPP itu juga mendorong dilakukannya audit ketat terhadap seluruh rantai penyelenggaraan program MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga operasional dapur dan penyajian di sekolah.

“Evaluasi harus menyentuh seluruh aspek, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ada celah yang bisa membahayakan anak-anak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah harus diperketat. Setiap makanan yang disajikan, lanjutnya, harus benar-benar memenuhi standar gizi dan higienitas.

READ  Kapolri Minta Kericuhan Demo di Pati Diusut Tuntas, Sesalkan Pembakaran Ban dan Lempar Batu ke Polisi

“Saya minta pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat agar setiap makanan yang diberikan sesuai standar gizi dan higienis,” tambahnya.

Ingatkan Pemerintah: Jangan Kejar Target Tanpa Kesiapan

Lalu Hadrian juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memperluas cakupan program MBG tanpa memastikan kesiapan sistem di lapangan. Menurutnya, meskipun program ini memiliki tujuan mulia, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan korban.

“Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa harus menjadi prioritas utama di atas target angka keberhasilan program.

READ  Menhan HAM Natalius Pigai Dorong DPR Setujui Tipikor Masuk Kategori Pelanggaran HAM: “Pertama di Dunia”

“Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program,” pungkasnya.

Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin. Namun, insiden keracunan massal yang terjadi baru-baru ini di beberapa daerah telah menimbulkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.

Pemerintah diminta segera bertindak cepat, transparan, dan tegas dalam mengusut penyebab keracunan serta memastikan program MBG berjalan dengan aman dan berkualitas di masa depan.

Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tegaskan Febrie Adriansyah Tak Terkait Money Changer dan Isi Brankas di Sentul

18 Juli 2026 - 00:51 WITA

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Rumah Sentul Milik Febrie Dipinjam untuk Operasional Yayasan

18 Juli 2026 - 00:36 WITA

Komisi IX DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola dan Tuntaskan Persoalan Program MBG

18 Juli 2026 - 00:16 WITA

Ketum PPP Dorong Perempuan Dapat Porsi Lebih Besar di Organisasi dan Pemerintahan

17 Juli 2026 - 22:12 WITA

Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung Usai Dilimpahkan Polda Metro Jaya

17 Juli 2026 - 21:43 WITA

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Hasanah Mandiri, Dana Nasabah Dijamin LPS

17 Juli 2026 - 17:38 WITA

Trending di News