SOALINDONESIA–JAKARTA Istana Negara merespons usulan sejumlah pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara menyusul merebaknya ribuan kasus keracunan di berbagai daerah. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan secara total.
“Pasti tentu didengar ya, memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Ambil Langkah Cepat
Meski ada desakan dari KPAI dan sejumlah elemen masyarakat, Juri memastikan bahwa program MBG akan tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menangani dan mencegah insiden keracunan.
“Tentu ini akan jadi masukan yang baik buat pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar, sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG tetap utuh menjadi program yang baik,” tegas Juri.
Menurutnya, insiden keracunan ini menjadi catatan penting dalam perbaikan program. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan mitigasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini. Program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, jangan sampai terjadi demoralisasi karena ada sesuatu yang tidak pas,” tambahnya.
KPAI Desak Penghentian Sementara Program MBG
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara guna mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh. Usulan ini disampaikan menyusul lonjakan kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan anak, termasuk siswa PAUD.
“KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat. Kejadiannya bukan menurun. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Pustra, dalam siaran pers, Minggu (21/9/2025).
Jasra menilai program MBG, yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), harus dievaluasi secara menyeluruh sebelum dilanjutkan. Ia menekankan perlunya instrumen pengawasan dan protokol keamanan pangan yang benar-benar dijalankan di lapangan.
“Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG seperti sudah tidak bisa ditolerir,” tegasnya.
5.000 Lebih Anak Alami Keracunan, Paling Banyak di Jawa Barat
Kekhawatiran KPAI bukan tanpa dasar. Berdasarkan data yang dihimpun dari BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan akibat makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari dalam konferensi pers di Istana Negara menyampaikan data sebagai berikut:
BGN: 46 kasus, 5.080 korban (per 17 September)
Kemenkes: 60 kasus, 5.207 korban (per 16 September)
BPOM: 55 kasus, 5.320 korban (per 10 September)
JPPI: 5.360 siswa terdampak (catatan independen)
“Puncak kasus terjadi pada Agustus 2025 dan paling banyak tersebar di Jawa Barat,” ujar Qodari.
Faktor Penyebab: Higienitas Buruk & Alergi Makanan
BPOM menyebutkan bahwa penyebab utama keracunan adalah:
Higienitas makanan yang buruk
Penyimpangan suhu makanan
Proses pengolahan tidak sesuai standar
Kontaminasi silang oleh petugas penyaji
Alergi makanan pada anak penerima manfaat
“Pemerintah tidak tone deaf. Pak Mensesneg sudah merespons, mengakui adanya kasus, dan menyampaikan komitmen untuk evaluasi menyeluruh,” jelas Qodari.
KPAI: Perlu Petugas Khusus untuk Tangani Anak PAUD
KPAI juga menyoroti minimnya penanganan khusus bagi anak-anak usia dini, terutama anak PAUD, yang memiliki daya tahan tubuh rendah.
“Tubuh anak-anak ini masih sangat lemah, perlu dukungan khusus. Mereka tidak bisa mendeskripsikan kondisi kesehatannya secara rinci. Perlu ada petugas khusus di lapangan,” ungkap Jasra.
Dia menegaskan pentingnya alat-alat medis terstandarisasi dan prosedur tanggap darurat di setiap lokasi distribusi makanan MBG.
Kesimpulan: Pemerintah Terbuka Evaluasi, Tapi MBG Tetap Jalan
Meski menerima kritik tajam dari berbagai pihak, pemerintah tetap pada posisinya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional, sembari melakukan perbaikan, mitigasi, dan pengawasan lebih ketat.
Program ini dianggap penting bagi ketahanan gizi anak-anak Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
