SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap menghadapi perlakuan tidak adil di luar negeri.
Megawati disebut turun langsung dalam menangani beberapa kasus penting yang melibatkan PMI, termasuk salah satunya yang terjadi di Rusia, di mana ia langsung menghubungi Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Veronika Novoselteva, untuk memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban perlakuan tidak adil.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam acara workshop ‘Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’ yang digelar secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).
Megawati Turun Langsung Menangani Kasus PMI di Luar Negeri
Dalam keterangannya, Hasto menjelaskan bahwa Megawati selalu mengambil sikap tegas dalam hal perlindungan PMI, dan tidak ragu untuk turun tangan langsung dalam kasus-kasus yang dianggapnya mendesak. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan PMI di Rusia, yang Megawati tangani secara langsung melalui komunikasi dengan pihak diplomatik.
“Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia, Veronika Novoselteva, berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” ujar Hasto.
Bidang Tenaga Kerja PDIP Fokus pada Perlindungan PMI
Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi PMI, Megawati juga mempertegas komitmennya dengan membentuk Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030. Hasto menekankan bahwa PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati, sangat fokus pada hak dan kesejahteraan PMI.
“Salah satu penekanan Ibu Megawati adalah agar mekanisme pemulangan PMI yang menghadapi masalah di luar negeri dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak ditunda-tunda. Perlindungan bagi PMI, terutama yang menghadapi kesulitan, harus menjadi prioritas,” tegas Hasto.
Jalankan Ideologi Pancasila dalam Perlindungan PMI
Hasto juga mengungkapkan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN), yaitu untuk terus menjalankan ideologi Pancasila dalam melindungi hak-hak PMI.
“Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” ujar Hasto, menyampaikan pesan Megawati.
Usulan Satuan Khusus untuk Lindungi PMI
Sejalan dengan komitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada PMI, Hasto juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Ia menyarankan bahwa PDI Perjuangan bisa mengaktifkan jaringan kader partai yang tersebar di berbagai negara untuk membantu memfasilitasi perlindungan terhadap PMI.
“Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran,” jelas Hasto.
Buruh Migran Indonesia: Tantangan dan Solusi
Hasto juga menyoroti berbagai masalah serius yang sering dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek ideologis. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh PMI antara lain penempatan ilegal, perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, serta pelanggaran hak-hak buruh seperti gaji yang tidak sesuai kontrak dan dokumen kerja palsu.
“Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” ujar Hasto.
Dengan adanya usulan pembentukan satuan tugas khusus, PDIP berharap dapat memberikan solusi yang lebih konkret bagi masalah yang dihadapi oleh PMI, dan memastikan bahwa hak-hak mereka dapat dilindungi dengan lebih baik.
Workshop Hadirkan Berbagai Narasumber
Workshop ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidang perlindungan tenaga kerja dan PMI, di antaranya Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat, serta Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends.
Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPR dari PDI Perjuangan, seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto, dan Edy Wuryanto. Tak ketinggalan, Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, dan Sri Rahayu turut berpartisipasi dalam acara ini.
Mengingatkan Cita-Cita Keadilan Sosial
Hasto juga mengingatkan kembali tentang cita-cita pendiri bangsa yang mengamanatkan negara hadir untuk menjamin keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk PMI.
“Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” tutur Hasto.
PDIP terus berkomitmen untuk mengawal hak-hak para pekerja migran Indonesia, dengan dukungan penuh dari partai serta jalinan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi mereka di luar negeri.
