SOALINDONESIA–JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi pergantian sejumlah pejabat dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dan Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam kesempatan yang sama, Hasto menegaskan bahwa pergantian kabinet merupakan prerogatif penuh Presiden Prabowo, dan PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut. “Itu adalah prerogatif dari presiden,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025).
Hasto menekankan bahwa komunikasi politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo tetap terjalin dengan baik, termasuk dalam pembahasan mengenai kebijakan pemerintahan dan reshuffle kabinet.
“PDI Perjuangan percaya bahwa dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif,” ujar Hasto.
Komunikasi Politik PDIP dan Prabowo Terus Berjalan Kondusif
Lebih lanjut, Hasto memastikan bahwa hubungan komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap berjalan dengan lancar dan kondusif. “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
Menurut Hasto, meski ada perubahan dalam kabinet, PDIP tetap mendukung proses pemerintahan Prabowo dan berkomitmen untuk memastikan kinerja kabinet dapat berjalan maksimal demi kepentingan rakyat.
Reshuffle Kabinet Prabowo: Lima Menteri Diganti
Pergantian sejumlah pejabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto, yang termasuk di antaranya Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP, merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan pada Senin, 8 September 2025.
Selain Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi, beberapa pejabat lainnya yang juga diganti termasuk Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), serta Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI).
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan cerita saat dirinya bertemu dengan lima mantan menteri Kabinet Merah Putih usai mereka dicopot dalam reshuffle. “Sedikit cerita dari minggu lalu.
Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas,” kata Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (15/9/2025).
Dalam foto yang diunggah, Teddy terlihat menemui para mantan menteri tersebut satu per satu, menyampaikan terima kasih atas kontribusi mereka selama menjabat, dan menyerahkan surat langsung dari Presiden Prabowo sebagai ungkapan apresiasi.
Surat Terima Kasih dari Presiden Prabowo
Teddy juga menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menemui para mantan menteri tersebut bertujuan untuk menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh para menteri tersebut selama menjabat dalam Kabinet Merah Putih.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Teddy. “Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih.”
PDI Perjuangan dan Pemerintahan Prabowo
Meski terjadi reshuffle, PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintah Prabowo, dengan menekankan pentingnya komunikasi politik yang baik. Hasto Kristiyanto, sebagai Sekjen PDIP, mengingatkan bahwa perubahan dalam struktur kabinet adalah hak prerogatif presiden dan bagian dari dinamika pemerintahan. Dalam hal ini, PDI Perjuangan tetap akan menjalankan peran sebagai partai pendukung yang konstruktif.
Sebagai tambahan, PDIP juga berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat, dengan memastikan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.
