SOALINDONESIA–JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare yang terletak di kawasan strategis Jakarta, akan kembali menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit baru guna memperkuat layanan kesehatan di ibu kota.
KPK Benarkan Penyelidikan Kasus Lahan Sumber Waras Telah Dihentikan
Terkait dengan penggunaan lahan Sumber Waras, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan klarifikasi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan rasuah dalam transaksi pembelian lahan tersebut telah dihentikan. Menurut Budi, KPK tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan lahan tersebut.
“Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya. Proses pengadaan juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan legal formilnya,” ujar Budi Prasetyo, Senin (27/10/2025).
Selain itu, KPK juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Jakarta untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan rumah sakit baru yang sangat dibutuhkan di ibu kota.
“Clear, jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi,” tambah Budi.
Dua Opsi Pemanfaatan Lahan Sumber Waras
Gubernur Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan bahwa Pemprov Jakarta sedang mengkaji dua opsi untuk pemanfaatan lahan Sumber Waras. Opsi pertama adalah memindahkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan ke lokasi baru, sementara opsi kedua adalah membangun rumah sakit baru yang mandiri di lokasi tersebut.
Pramono menekankan bahwa rencana pembangunan rumah sakit di lahan Sumber Waras harus memperhatikan proyek rumah sakit baru yang sedang dibangun di kawasan Cakung, Jakarta Timur, agar tidak mengganggu keberlanjutan proyek tersebut.
“Kebutuhan rumah sakit di Jakarta memang masih cukup tinggi. Dan saya yakin itu akan bisa terwujudkan,” tegas Pramono.
Ia juga meminta agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta (Dinkes) melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan final mengenai pemanfaatan lahan tersebut.
Kasus Sumber Waras: Sejarah dan Kontroversi
Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras sendiri sudah menjadi sorotan sejak 2016, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Plt. Gubernur Jakarta. Pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi pembelian lahan tersebut, terutama terkait dengan pembayaran sebesar Rp 755,69 miliar yang dilakukan secara tunai pada 31 Desember 2014, pada pukul 19.00 WIB.
BPK juga menyoroti aspek mendadak dari transaksi tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menanggapi temuan BPK, Ahok saat itu membantah laporan tersebut dan menyebut audit BPK sebagai “ngawur” dan tidak transparan.
“Makanya itu kan audit BPK, dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas, BPK-nya ngaco begitu kok,” ucap Ahok pada 12 April 2016.
Ahok bahkan menyebut bahwa BPK menyembunyikan data yang sebenarnya dan meminta Pemprov Jakarta untuk membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras. KPK kemudian turun tangan untuk menyelidiki kasus ini, meskipun akhirnya penyelidikan dihentikan pada 2025 setelah dinyatakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.
Lahan Sumber Waras dan Potensi Pembangunan Rumah Sakit
Kebutuhan fasilitas kesehatan di Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan padat penduduk. Pemprov Jakarta berharap pemanfaatan lahan Sumber Waras untuk pembangunan rumah sakit dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Rencana ini diharapkan bisa meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan bagi warga Jakarta, yang terus menghadapi tantangan terkait akses kesehatan.
Gubernur Pramono Anung menegaskan, bahwa pembangunan rumah sakit baru di Sumber Waras tidak hanya akan memperkuat sistem kesehatan di Jakarta, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kawasan sekitar, yang terletak di salah satu area premium kota.
“Lahan ini sangat potensial untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan kami harap proyek ini bisa segera dimulai,” tutup Pramono.
