Soalindonesia–Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait kesiapan anggaran pemerintah untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera. Dalam pernyataannya, Menkeu mengaku terkejut setelah mengetahui pola dukungan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada prajurit TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Menurut Menkeu Purbaya, berdasarkan laporan yang diterimanya, BNPB hanya menanggung kebutuhan konsumsi bagi personel TNI dan Polri selama menjalankan tugas kemanusiaan, tanpa dukungan pembelian logistik maupun pembiayaan pengiriman barang bantuan.
Hal tersebut juga disoroti Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang mengeluhkan keterbatasan dukungan BNPB di lapangan.
“Yang sehari ini besok saya carikan langsung. Begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang. Makan aja juga ngasihnya makan doang. Wah, lu pelit juga lu. Barang dari kita. Jangan gitu, gua kasih duitnya dari gue gitu,” ujar Menkeu Purbaya menirukan situasi yang terjadi di lapangan.
Menkeu menegaskan, dalam kondisi darurat bencana, dukungan negara seharusnya tidak berhenti pada konsumsi semata, tetapi juga mencakup penyediaan logistik, peralatan, serta pengiriman barang yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan jangka menengah dan panjang melalui APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah-daerah terdampak bencana.
“Di samping itu, kita siapkan pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak. Ada estimasi anggarannya sekitar Rp51 triliun,” ungkap Menkeu.
Ia menekankan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Pemerintah berharap, melalui koordinasi yang lebih solid antar-lembaga dan dukungan anggaran yang memadai, penanganan bencana tidak hanya bersifat respons darurat, tetapi juga mampu memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh dan Sumatera.
