SOALINDONESIA–JAKARTA Polemik dugaan pemalsuan ijazah kembali mencuat di lingkungan lembaga negara. Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi resmi melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah program doktor yang diduga bermasalah.
Laporan tersebut disampaikan langsung ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/11/2025).
“Kami dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hari ini mendatangi Bareskrim untuk melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu,” ujar Koordinator Aliansi, Betran Sulani, kepada wartawan.
Integritas Akademik Hakim MK Dipertanyakan
Betran menegaskan, jabatan hakim konstitusi menuntut standar integritas yang tinggi, termasuk dalam hal rekam jejak pendidikan. Gelar doktor merupakan syarat penting sebagai salah satu penunjang kualifikasi akademik seorang hakim MK.
“Kalau ada hakim yang menggunakan ijazah palsu untuk memperoleh jabatan di Mahkamah Konstitusi, maka itu bentuk tindakan yang mencederai konstitusi. Ini menyangkut martabat lembaga negara,” katanya.
Aliansi tersebut mengaku membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan media yang memuat informasi terkait penyelidikan atas universitas tempat Arsul Sani menempuh program doktor.
Kampus di Polandia Diduga Tengah Diselidiki
Menurut Betran, lembaga antikorupsi Polandia disebut sedang mengusut legalitas salah satu universitas di negara tersebut. Kampus itu dikaitkan dengan tempat Arsul Sani meraih gelar S3 pada 2023.
“Bukti yang kami terima salah satunya pemberitaan tentang penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di Polandia yang memeriksa legalitas kampus. Kampus tersebut adalah tempat salah satu hakim berkuliah untuk memperoleh gelar doktor,” jelasnya.
Respons Arsul Sani: Tak Akan Berpolemik
Dihubungi secara terpisah, Arsul Sani memilih untuk tidak menanggapi jauh soal tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya terikat kode etik sebagai hakim konstitusi.
“Sebagai hakim saya tidak bisa berpolemik. Soal ini juga sudah ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK),” ujarnya singkat.
MKMK Diminta Transparan
Kasus ini menambah daftar polemik etik di tubuh Mahkamah Konstitusi. Publik kini menanti langkah MKMK dalam memverifikasi kebenaran ijazah yang dipermasalahkan, sekaligus menjaga kredibilitas lembaga penjaga konstitusi tersebut.
Aliansi berharap penyelidikan kepolisian dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum, mengingat kasus ini menyangkut integritas seorang pejabat negara pada posisi strategis.
