SOALINDONESIA–JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk segera melakukan langkah taktis dan strategis dalam menghadapi kompleksitas tugas, terutama menjelang persiapan ibadah haji tahun 2026.
Selly menyoroti pentingnya kementerian baru ini—yang sebelumnya merupakan Badan Pengelola Haji dan Umrah (BPHU)—untuk segera menyesuaikan diri dalam berdiplomasi dan menjalin komunikasi yang intensif dengan otoritas Arab Saudi.
“Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek, namun kementerian yang dipimpin Gus Irfan ini juga baru. Untuk itu, struktur kementerian perlu segera dilengkapi sambil menyiapkan tugas-tugas teknis yang harus dijalankan oleh para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya,” ujar Selly dalam keterangannya, Selasa (23/9).
Deadline Penyusunan Struktur: 30 Hari
Selly mengingatkan bahwa sejak revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disahkan pada 26 Agustus 2025 lalu, pemerintah hanya memiliki waktu 30 hari untuk menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari kementerian tersebut.
“Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” jelasnya.
Harap Rekrutmen Jajaran Pimpinan Lewat Meritokrasi
Selly juga berharap agar Kementerian Haji dan Umrah, yang kini dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengedepankan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan-jabatan strategis. Ia menegaskan, pengisian jabatan tak harus terbatas hanya pada latar belakang dari Kementerian Agama saja.
“Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni, mengapa tidak? Seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” tegasnya.
Fokus Pelayanan Jemaah
Menurut Selly, struktur dan sumber daya manusia yang berkualitas di kementerian ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada jemaah haji dan umrah. Dengan waktu yang semakin sempit menuju musim haji 2026, ia meminta kementerian bergerak cepat dan efisien.
“Kementerian ini akan menjadi wajah pelayanan ibadah umat. Maka penting bagi kita semua memastikan bahwa struktur dan SDM yang dibentuk benar-benar mampu menjawab tantangan, bukan hanya administratif, tapi juga diplomatik dan operasional,” pungkasnya.
