Menu

Mode Gelap

News · 13 Okt 2025 23:47 WITA

Bareskrim Polri Naikkan Status Kasus Pencemaran Radioaktif Cs-137 di Cikande ke Tahap Penyidikan


 Bareskrim Polri Naikkan Status Kasus Pencemaran Radioaktif Cs-137 di Cikande ke Tahap Penyidikan Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Bareskrim Polri resmi menaikkan status penanganan kasus pencemaran radioaktif jenis cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status ini menandakan ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Kasus ini telah meningkat statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh Bareskrim Polri,” kata Kapolda Banten, Irjen Hengki, melalui keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/10).

Menurut Hengki, proses hukum kini tengah difokuskan pada dua pihak utama, yakni pemilik pabrik peleburan baja dan pengelola kawasan industri tempat ditemukannya material radioaktif tersebut. Meskipun sudah masuk tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka.

READ  Wabup Jember Laporkan Bupati Fawait ke KPK, Singgung Ketertutupan Anggaran dan Penyalahgunaan Wewenang

“Semua pihak yang bertanggung jawab tengah dimintai keterangan oleh tim penyidik Bareskrim. Penyelidikan ini melibatkan dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),” tegas Hengki.

Temuan material radioaktif Cs-137 di area pabrik baja di Cikande sempat menggegerkan warga sekitar, karena unsur tersebut tergolong berbahaya dan dapat berdampak serius terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memastikan bahwa proses hukum akan menyasar pihak-pihak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Ia meminta agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah pencemaran itu terjadi atas perintah langsung dari pimpinan perusahaan.

READ  Maximize Your Capital-Building Connections

“Korporasi ya, jadi orang yang berada di korporasinya itu yang harus bertanggung jawab. Nanti kita lihat apakah ada perintah langsung atau tidak,” ujar Hanif di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang lalai dalam mengelola limbah berbahaya, terutama yang berkaitan dengan bahan radioaktif. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Hingga kini, tim gabungan dari Bareskrim Polri, BRIN, dan BAPETEN masih melakukan pemantauan dan pengamanan di lokasi untuk memastikan tidak ada paparan radioaktif yang membahayakan warga sekitar.

READ  Polri Akui 11 Persoalan Jadi Keluhan Publik, 67 Persen Kapolsek Masuk Kategori Underperformance
Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Syahrul Aidi Maazat Resmi Dilantik sebagai Ketua BKSAP DPR RI Gantikan Mardani Ali Sera

19 November 2025 - 04:43 WITA

Wakapolri Ungkap 62 Persen Permasalahan Internal Polri Berasal dari Tingkat Kewilayahan

19 November 2025 - 04:36 WITA

Perempuan Dosen Ditemukan Tewas di Hotel Semarang, Polisi Tidak Tahan Pria “Teman Sekamar”

19 November 2025 - 04:28 WITA

JK Hadiri Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah, Sebut Telah Jalankan Tugas Konstitusi untuk Majukan Kesejahteraan Bangsa

19 November 2025 - 04:11 WITA

Kisah Lengkap di Balik Penangkapan Lukas Enembe: Dari Strategi Penyidik hingga Tantangan di Lapangan

19 November 2025 - 03:57 WITA

Bentrokan Antarwarga di Tallo Makassar Kian Memanas, Rumah Kembali Dibakar Meski Aparat Perketat Penjagaan

19 November 2025 - 03:13 WITA

Trending di Kriminal