Soalindonesia–JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengalihkan sebagian impor minyak dan gas bumi (migas) ke Amerika Serikat (AS) senilai USD 15 miliar per tahun sebagai implementasi kesepakatan dagang kedua negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kewajiban belanja energi tersebut telah disepakati dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).
“Volumenya untuk Amerika kita harus belanja USD 15 billion itu sudah final, switch-nya dari mana-mana itu (diumumkan) tiga minggu dari sekarang,” kata Bahlil dalam konferensi pers daring, Sabtu (21/2/2026).
Ia menyebut pemerintah masih menghitung komposisi pengurangan impor dari negara lain. Namun, pengurangan terbesar diperkirakan berasal dari kawasan Asia Tenggara, disusul Timur Tengah dan beberapa negara di Afrika.
“Saya pulang saya akan hitung lagi, sebagian dari Asia Tenggara mungkin pangkas paling banyak di situ, kemudian di Middle East, dan beberapa negara di Afrika. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengambil di Amerika dengan angka USD 15 billion,” ujarnya.
Geser Sumber Impor, Bukan Tambah Volume
Bahlil menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menambah total volume impor energi nasional, melainkan menggeser sumber pasokan ke AS guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang yang memuat komitmen tersebut.
“USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor, namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser,” jelasnya.
Adapun alokasi USD 15 miliar atau setara sekitar Rp 253,39 triliun (asumsi kurs Rp 16.890 per dolar AS) akan digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan minyak mentah (crude).
Regulasi Disiapkan, Pertamina Dijaga Tetap Kompetitif
Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi agar proses impor tidak membebani PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana penugasan.
“Kita juga akan membuat peraturan yang membuat mereka juga aman, nyaman, agar nilai pembeliannya itu nilai ekonomis yang kompetitif dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, impor LPG Indonesia saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, di mana sebagian pasokan sudah berasal dari Amerika Serikat dan volumenya akan ditingkatkan.
Terkait implementasi teknis, Bahlil menyebut setelah masa 90 hari sesuai arahan presiden berakhir, pemerintah akan langsung memulai tahap eksekusi pengalihan impor tersebut.
